Gapensi Bali Gelar Mukerda, Pemerintah Diminta Lebih Memperhatikan Konstruksi UMKM di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bali menggelar Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) 2026 dengan tema ‘Tangguh Hadapi Perubahan, Gapensi Siap Berperan Mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar, Rabu 11 Februari 2026.

Ketua Umum BPD Gapensi Bali, Anak Agung Made Yoga saat ditemui di acara tersebut mengatakan PR yang akan dikerjakan usai Mukerda ini adalah melibatkan UMKM Konstruksi di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bali.
Jumlah anggota Gapensi Bali sebanyak 363 anggota. Terdiri dari tiga konstruksi besar, serta 360 konstruksi UMKM.

“Harapannya ini mudah-mudahan ke depan Gapensi bisa lebih berjaya lagi dalam usaha-usaha jasa konstruksi,” jelas, Made Yoga.

Sementara itu, Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman N. Karumpa mengatakan dengan begitu besarnya anggaran infrastruktur yang digelontorkan oleh pemerintah, Gapensi berkomitmen akan mengawal astacita program Presiden RI, Prabowo Subianto sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang membawa penyempurnaan signifikan pada konstruksi, termasuk kenaikan nilai pengadaan langsung hingga Rp 400 juta.

Andi meminta agar pemerintah benar-benar mencurahkan perhatian serta mengoptimalkan memberi perhatian terhadap pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia, terutama yang di Bali.

“Dari jumlah anggota 363, yang memang 80 persennya itu adalah UMKM. Supaya benar-benar mereka bisa dikasih peran untuk bisa menjadi pelaku-pelaku daripada pelaksanaan pembangunan konstruksi yang bergerak di bidang UMKM. Caranya adalah pemerintah provinsi baik kabupaten dan kota menyiapkan ruang itu,” kata Andi.

Selain itu, ia meminta agar bupati dan walikota membuat segmentasi, ruang, pekerjaan yang memang klasifikasinya K-1. Misalnya pada pekerjaan sampai dengan nilai Rp2 miliar, K2 nilai 2 M sda Rp7,5 miliar, K3 nilai 7,5 M hingga Rp15 miliar, namun agar syaratnya juga dimudahkan.

“Yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, di sini susah mendapatkan tenaga kerja yang bersertifikat, susah mendapatkan tenaga ahli dan segala macam. Kerjaannya kerjaan-kerjaan UMKM sesuai dengan mekanisme aturan itu. Anggaran ini kan besar, tapi besar diperuntukkan terhadap pengusaha-pengusaha besar,” bebernya.

Ia berharap proyek penunjukan langsung, benar-benar memiliki segmentasi dan pekerjaan untuk teman-teman pelaku konstruksi UMKM. Terlebih proyek konstruksi Indonesia, memberikan kontribusi 6,9 persen untuk pertumbuhan. Melibatkan jutaan lebih tenaga kerja.

“Nah yang kita inginkan, ada pekerjaan konstruksi itu yang bisa melibatkan UMKM-nya. Kan UMKM tulang punggung ini.
Itu menjadi persoalan sebenarnya,” tandasnya.

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PU Provinsi Bali, Ida Bagus Budi Utama menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan musyawarah kerja di daerah Gapensi sebagai forum strategis untuk melakukan program kerja merumuskan serta memperkuat peran Gapensi dalam bentuk pembangunan daerah khususnya di provinsi.

“Sektor pasar konstruksi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional dan daerah secara nasional, sektor konstruksi pembangunan kontruksi hampir 10 persen berada di produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja di Provinsi Bali, sektor ini memiliki penopang pembangunan infrastruktur, perusahaan berkualitas serta pembangunan konektivitas antar wilayah Pembangunan Bali ke depan berdasarkan kualitas pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya sejalan dengan visi dan konsep Nangun sat kerti loka Bali,” jelas, Budi Utama. (*)