Bahas Kinerja OPD Dalam Manfaatkan Anggaran 2025 Komisi I DPRD Badung Lakukan Raker

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi I DPRD Badung, mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025, melalui rapat kerja bersama sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis 9 April 2026. 

Adapun sebelas OPD yang terlibat dalam Raker, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pertanahan, Satpol PP Badung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DukCapil), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung.

Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II DPRD Badung ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara. Sejumlah anggota komisi turut hadir, di antaranya Putu Sika Adi Putra, Wayan Puspa Negara, Wayan Loka Astika, Putu Dendy Astra Wijaya, dan Made Rai Wirata. Fokus pembahasan mencakup kinerja OPD dalam memanfaatkan anggaran di 2025. Dalam rapat ini juga dibahas kebutuhan sumber daya manusia, hingga stabilitas sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Badung.

Baca juga: Percepat Respons Saat Situasi Darurat, 160 Kamera CCTV Siaga Awasi Pemedek di Pura Besakih

Baca juga: Percepat Respons Saat Situasi Darurat, 160 Kamera CCTV Siaga Awasi Pemedek di Pura Besakih

Dalam rapat tersebut, Lanang Umbara Dalam menilai kinerja keuangan daerah tergolong positif. Rata-rata serapan anggaran OPD berada pada kisaran 75 hingga 90 persen. Capaian ini dinilai cukup baik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan yang terjadi sepanjang tahun.

Meski demikian, serapan anggaran yang belum menyentuh angka maksimal tetap menjadi perhatian. Sejumlah faktor memengaruhi kondisi tersebut, mulai dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, hingga peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Artinya, tidak ada serapan yang tidak tercapai untuk kepentingan masyarakat. Program untuk masyarakat sudah terealisasi semua," tegasnya.

Selain mengevaluasi kinerja anggaran, DPRD Badung juga memberikan sejumlah catatan strategis. Dewan meminta OPD terus mengoptimalkan kinerja agar pelayanan publik semakin maksimal. Tidak hanya itu, peningkatan sarana dan prasarana juga dinilai mendesak, termasuk penambahan fasilitas kantor dan kendaraan operasional seperti truk sampah serta armada patroli Satpol PP guna menjaga ketertiban umum.

Isu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. DPRD menilai kebutuhan SDM di Badung semakin kompleks, terutama karena daerah ini menjadi pusat pariwisata dan salah satu penopang ekonomi Bali.

Untuk itu, DPRD mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dewan berharap Badung mendapat diskresi atau perlakuan khusus dalam pengangkatan pegawai.

"Kita menjaga pariwisata dan keamanan ini perlu SDM yang cukup dan mumpuni," tambahnya.

Di sisi lain, Komisi I juga menyoroti penanganan bencana oleh BPBD Badung, khususnya terkait definisi bantuan yang dinilai belum mencakup keseluruhan kerugian masyarakat, termasuk sektor pertanian. Evaluasi juga diarahkan pada optimalisasi aset daerah oleh BPKAD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Made Rai Wirata turut memberikan apresiasi terhadap kinerja OPD dan mendukung penguatan sektor keamanan pariwisata. “Penambahan security pariwisata kita akan dukung,” tegasnya. (*)