Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – BPJS Kesehatan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ketewel melakukan ujicoba penagihan dan pembayaran iuran, Jumat (12/4/2019).
Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso mengatakan, memasuki tahun keenam penyelenggaraan JKN-KIS, BPJS Kesehatan memperluas jaringan mitra kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kolektabilitas iuran.
Satu di antaranya, dengan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Bali.
Beberapa pertimbangan BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan LPD Bali, kata dia, karena masyarakat Bali menjunjung tinggi budayanya.
Selain itu, LPD dinilai sebagai lembaga keuangan mikro yang dalam melaksanakan kegiatannya memasukan nilai-nilai kebudayaan Bali.
“Oleh karena itu, kami berharap melalui kerjasama ini, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran dapat dioptimalkan,” harapnya.
Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali, jumlah LPD di Provinsi Bali saat ini mencapai 1.458 LPD.
Selain melakukan uji coba dengan LPD Ketewel, BPJS Kesehatan juga akan melakukan ujicoba bersama LPD lainnya di setiap desa adat.
Hal itu dilakukan untuk sebagai upaya persuasif terhadap peserta PBPU atau peserta mandiri di Provinsi Bali yang menunggak iuran enam sampai 11 bulan.
Namun dalam pendekatan yang dilakukan BPJS Kesehatan, akan disesuaikan dengan budaya masyarakat di desa adat masing-masing.
“Jika upaya penagihan tersebut berhasil, BPJS Kesehatan akan memberikan fee collection pada BKS LPD untuk selanjutnya dibagikan pada LPD sesuai dengan proporsi capaian mereka,” tandasnya.
Menurut Kemal, segmen PBPU merupakan segmen yang unik dan memerlukan strategi khusus.
Selain melakukan kerjasama dengan BKS LPD Bali, pihaknya juga telah melakukan berbagai strategi, mulai dari melakukan telekolekting, SMS Blast, Program Cicilan Dengan Koperasi, hingga program loyalty yang bekerjasama dengan mitra berupa pemberian cash back dan lain sebagainya.
“Kami juga bekerjasama dengan kader JKN, yakni masyarakat yang menjalankan fungsi sebagai BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan, mengedukasi, membantu melakukan penagihan iuran dan sebagainya,” ujarnya.
Ketua BKD LPD Bali, Nyoman Cendikiawan mengatakan, program kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini, merupakan proses transformasi digital.
Kata dia, saat ini sistem LPD se Bali sudah mengarah ke digital yang memilki dua poin manfaat. Seperti, pelayanan dan bisnis.
Dari segi pelayanan, kata dia, dapat lebih mendekatkan LPD dengan masyarakat, dapat membantu masyarakat dalam mengurus pembayaran BPJS Kesehatan secara lebih mudah.
"Terkait bisnis, tentu ada. Namanya saja MoU atau kerjasama, jangan kerjanya saja yang sama. Tapi hasilnya juga harus sama," ujarnya lalu tersenyum.
Terkait program digitalisasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini, saat ini alat tersebut telah dipasang di 60 LPD di Bali.
"Hari ini uji coba di LPD Ketewel. Tapi program untuk ini sudah dipasang di 60 LPD se Bali. Rencananya ini dilakukan bertahap," ujarnya. (*)