Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada Sabtu (5/12/2020) dini hari kemarin.
Penetapan tersangka Mensos Juliari Batubara oleh KPK ini terkait dengan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos.
Lantas, bansos seperti apa yang membuat Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK?
Dilansir Kompas.com dari KompasTV, Minggu (6/12/2020), Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, suap ini terjadi ketika adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19.
Bansos tersebut berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.
Juliari Batubara menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dalam pelaksanaan proyek bansos tersebut.
Dalam tiap paket bansos tersebut, MJS dan AW menyepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.
Di bulan Mei hingga November 2020, MJS dan AW membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan.
Ketiganya yakni, AIM, HS dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik MJS.
Bansos yang dikelola Kementerian Sosial ini merupakan bansos terbesar dari pemerintah pusat, yang ditujukan untuk warga terdampak pandemi Covid-19, terutama mereka yang masuk golongan warga kurang mampu.
Pemerintah pusat menganggarkan dana lebih dari Rp 431 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kementerian Sosial mendapatkan anggaran bansos terbesar.
Selanjutnya, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran tersebut untuk beberapa program yang terbagi dalam paket-paket bantuan pemerintah unutk perlindungan sosial.
Realisasinya, bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat hingga per 30 November 2020 yakni Rp 207,8 triliun atau 88,9 persen dari pagu Rp 233,69 triliun.
Program bansos tersebut meliputi PKH Rp 36,71 triliun, kartu sembako Rp 39,71 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 6,44 triliun, dan bantuan sembako non-Jabodetabek Rp 33,33 triliun.
Berikutnya adalah bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun dan bansos beras bagi penerima PKH Rp 5,26 triliun.
Selain digunakan untuk bansos warga miskin, dana PEN juga disalurkan untuk berbagai program antara lain Kartu Prakerja Rp 19,9 triliun, diskon listrik Rp 9,74 triliun, BLT dana desa Rp19,17 triliun.
Sudah Diperingatkan KPK
Setelah penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka, KPK membeberkan fakta soal kasus dugaan korupsi pengadaan dana bansos Covid-19.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti agar tidak menyalahgunakan dana bansos Covid-19.
"Sudah bolak-balik kami ingatkan," kata Ghufron kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Bahkan, KPK juga beberapa kali telah memberikan ceramah di Kementerian Sosial sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
"Tapi dianggap persahabatan kali, KPK kan sudah mantau langsung ke Kemensos, bahkan beberapa kali ceramah," ujarnya.
(Tribunnews.com/Whiesa/Reza Deni) (Kompas.com/Muhammad Idris)