Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin
TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Program vaksinasi Covid-19 tahap dua dengan sasaran kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar virus tengah berlangsung.
Salah satu sasaran kelompok yang mendapatkan vaksin ini adalah pelaku pariwisata, dan Provinsi Bali saat ini tengah melakukan vaksinasi terhadap para pelaku pariwisata.
Namun mekanisme vaksinasi Covid-19 terhadap pelaku pariwisata di Pulau Dewata yang sedang berlangsung ini diharapkan mekanismenya lebih efektif lagi.
"Proses vaksinasinya (untuk pelaku pariwisata) mekanismenya kurang efektif, masak ada yang dari Singaraja dan Karangasem harus divaksin lokasinya di Nusa Dua waktu ini.
Baca juga: Khawatir Makin Parah, PHRI Badung Harap Pembukaan Pariwisata Internasional di Bali Sesegera Mungkin
Ke Nusa Dua nya jauh kan mereka tidak efisien dan efektif," imbuh Ketua PHRI DPD Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, saat dihubungi tribunbali.com, Rabu 10 Maret 2021.
Ditambah lagi saat proses vaksinasi kemarin itu mereka harus menunggu lama hingga berjam-jam karena antriannya panjang dan banyak, sehingga tidak efisien.
Maka dari itu mekanismenya vaksinasi Covid-19 bagi pelaku pariwisata diharapkan diubah agar lebih efektif dan efisien.
"Sekarang mau menanyakan data berapa jumlah pelaku pariwisata di Badung yang sudah divaksin kepada saya, saya tidak dapat menjawabnya karena tidak memiliki satu data.
Karena ada yang ikut vaksin masal di Grab Vaccine Center Nusa Dua, ada yang melalui Dinas Pariwisata, lewat asosiasi dan lainnya," ungkapnya.
Menurut Rai Suryawijaya hal itu seharusnya satu data, sekarang bagaimana menghitungnya jika mekanisme vaksinasi dari awal seperti ini.
Misalnya vaksinasi untuk pekerja pariwisata dibuat masuk satu pintu di Provinsi kemudian vaksin nya dibagi ke Kabupaten/Kota kemudian data pekerja pariwisata dikumpulkan di Disdukcapil.
Proses vaksinasinya dilakukan di asal Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan data KTP mereka, dan lokasinya ditentukan oleh pemerintah daerah bisa di Rumah Sakit, Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
Sehingga kita bisa memiliki data yang jelas berapa jumlah pekerja pariwisata di Bali, berapa yang sudah divaksin dan berapa yang belum mendapatkan vaksin.
"Penyaluran vaksin harus terarah, terukur dan jelas serta transparan.
Baca juga: PHRI Badung Usul Wilayah Kuta Dimasukkan dalam Green Zone Pembukaan Pariwisata, Begini Alasannya
Harus dilakukan satu pintu seharusnya melalui Provinsi kemudian ke Kabupaten/Kota.
Dari daerah melaporkan data ke Provinsi sehingga gampang dan punya data jelas kita," ungkap Rai Suryawijaya.
Vaksinasi Covid-19 ini sendiri menjadi syarat sebelum kita membuka pintu pariwisata bagi wisatawan mancanegara, sehingga prosesnya harus terarah, terukur dan jelas.(*)