Berita Denpasar
KAHMI Denpasar: Sinergi Masyarakat Sipil Penentu Kesuksesan PPKM Darurat
PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali telah dimulai sejak Sabtu 3 Juli 2021 kemarin.
Penulis: Ragil Armando | Editor: Karsiani Putri
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali telah dimulai sejak Sabtu 3 Juli 2021 kemarin.
BACA JUGA: Beri Imbauan PPKM Darurat, Petugas Aktif Menyisir Obyek Wisata Pantai di Wilayah Kuta
PPKM Darurat tersebut berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.
Bahkan untuk Provinsi Bali sendiri Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa PPKM Darurat tersebut berlaku di 9 Kabupaten/Kota.
Terkait hal tersebut, Ketua Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Denpasar, Mohammad Ruslan menyebut bahwa pelaksanaan PPKM Darurat tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah maupun swasta.
Sinergi ini dibutuhkan agar berbagai upaya pengendalian Covid-19 berjalan efektif.
Ia menyebutkan bila gagal, pandemi Covid-19 ini akan memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat.
“PPKM Darurat akan berjalan sukses bila didukung kalangan masyarakat, khususnya komunitas-komunitas, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, institusi dan semua pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Strategi pengendalian Covid-19 bisa dilakukan utamanya bagaimana orang sehat terlindungi tidak tertular dan orang yang sakit (terlindungi dan diisolasi, red). Orang Tanpa Gejala (OTG) diketahui dan dilindungi agar tidak menularkan kepada pihak lain,” ungkap dia kepada awak media, Minggu 4 Juli 2021.
Ruslan juga mengingatkan jika pelaksanaan PPKM akan berdampak pada perputaran ekonomi khususnya untuk masyarakat ekonomi lemah.
Orang-orang yang kehidupannya ditentukan oleh kebutuhan sehari-hari seperti buruh harian dipastikan akan terganggu.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar orang-orang yang berkecukupan untuk membantu mereka yang kekurangan.
“Tentunya aparat Pemerintah di tingkat paling rendah misalnya Banjar atau lingkungan punya peran sangat penting, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh formal bisa berkolaborasi dan berkoordinasi untuk saling membantu. Bahkan ada baiknya di setiap Banjar atau lingkungan memiliki Satgas dari unsur masyarakat yang bisa membantu. Salah satunya membantu pemberian makanan pada masyarakat yang isolasi mandiri atau ruang isolasi mandiri di lingkungan Banjar atau di ruangan tertentu yang tidak dipakai bisa dipinjam dulu untuk membantu,” jelas dia.
Saat ini, jelas Ruslan, hampir setiap Rumah Sakit memiliki pasien waiting list Covid-19 untuk bisa masuk ke perawatan isolasi.
Terkait penuhnya ruang isolasi di banyak rumah sakit ini, KAHMI Denpasar mengajak berbagai komponen masyarakat sipil untuk membantu menyediakan gedung dan mengerahkan sumberdaya untuk membantu membuat ruang isolasi yang dikelola oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan surveilans-nya untuk melakukan breaking, testing dan treatment.
“Para relawan ini sangat diperlukan, mungkin para mahasiswa kesehatan, kedokteran, keperawatan dan analisi bisa direkrut oleh swasta, ormas-ormas tertentu seperti PHDI, Peradah, Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, Matla’ul Anwar, DMI dan kampus berkolaborasi membuat sarana-sarana pendukung ruang isolasi, sarana pemeriksaan rapid test, PCR dan penyediaan tabung oksigen,” ujarnya.