Berita Nasional

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Tentang Penertiban PPKM Darurat, Begini Isinya

Editor: Wema Satya Dinata
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Surat edaran yang ditandatangani Tito pada 18 Juli 2021 tersebut ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat edaranĀ  ini, Mendagri meminta kepada para kepada daerah untuk melakukan beberapa hal.

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Baca juga: Bali Dinilai Lelet Cairkan Anggaran Nakes, Sekda Bali Koordinasi ke Kemendagri, Ini Fakta Terbarunya

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Langkah yang humanis dan persuasif ini dalam penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM.

Mendagri juga meminta penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKMĀ 

Serta dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum.

Ketiga, Mendagri memerintahkan kepala daerah membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Keempat, kepala daeah juga diminta melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

Halaman
12