Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Masyarakat di Kabupaten Badung kabarnya sudah jenuh dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum terlihat adanya penurunan.
Pasalnya banyak orang tua siswa yang kesulitan mengajar anaknya belajar secara daring.
Selain itu, pembelajaran karakter untuk siswa bisa menjadi kurang karena sama sekali tidak pernah melakukan pembelajaran tatap muka.
Menyikapi kondisi itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung yang membidangi pendidikan dan kesehatan itu memanggil instansi terkait dalam hal Ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan untuk melakukan rapat terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Senin 6 September 2021.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta dihadiri Kadisdikpora Made Mandi dan jajarannya, serta Kadiskes Kabupaten Badung dr Nyoman Gunarta.
Selain itu turut hadir pada rapat, Anggota komisi IV seperti Nyoman Gede Wiradana, Rara Hita Sukma Dewi, I Gde Aryantha dan Ni Luh Putu Sekarini.
Pada kesempatan itu Made Sumerta langsung menanyakan langkah apa yang dilakukan Disdikpora agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan.
Pasalnya jika level PPKM Level IV ini turun, maka diharapkan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan (Prokes).
"Jadi, kita menginginkan PTM dilaksanakan dengan prokes. Bahkan disesuaikan sekolahnya minimal siswa yang belajar 50 persen dari jumlah siswa," katanya.
Dirinya mengatakan dinas kesehatan juga diminta melakukan langkah terkait dengan vaksinasi siswa dan guru.
Pasalnya saat ini masih ada guru yang belum divaksin karena hamil atau komorbit.
"Jadi data ini kami minta jelas agar anak-anak maupun orang tua siswa yang melakukan PTM tidak ada keragu-raguan," jelasnya.
Selain itu dalam pembelajaran tatap muka siswa diminta untuk menggunakan masker.
Hanya saja penggunaan masker sebenarnya maksimal digunakan selama 3 jam lamanya.
Bahkan jika ada siswa yang maskernya rusak atau basah perlu dikoordinasikan siapa yang akan menanggung saat itu.
"Kita harus kerja sama, harus ada komunikasi sesama instansi yang berkaitan. Untuk persiapan PTM ini," jelasnya.
Menurutnya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terjangkitnya wabah Covid-19 di lingkungan sekolah.
Pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Disdipora menyiapkan strategi dan skenario dalam menghadapi PTM ini.
"Terus terang masyarakat sudah merindukan anaknya bisa belajar di sekolah. Sekarang kalau PTM dilaksanakan bagaimana kesiapan sekolah?," tanya politisi asal Pecatu Kuta Selatan itu.
Selain itu, pihaknya juga meminta pihak Dinas Kesehatan membeberkan capaian vaksinasi di lingkungan dunia pendidikan.
Sebab, dari informasi yang masuk ke Komisi IV belum semua siswa usia 12-18 tahun yang mendapat suntik vaksin.
Menyikapi hal itu, Plt Kadisdikpora Badung Made Mandi menjelaskan bahwa secara prinsip semua sekolah baik dari tingkat TK, SD hingga SMP di Badung sejatinya sudah siap melaksanakan PTM.
Bahkan katanya sarana prasaran prokes sudah tersedia di masing-masing sekolah.
Selai itu, Orang tua siswa juga sudah menyetujui anaknya belajar di sekolah.
Hanya saja selama kendalanya adalah Badung masuk PPKM level 4.
Baca juga: SD Widiatmika Lakukan Program Pembelajaran Pendampingan Tatap Muka Secara Terbatas
"Perlu kami laporkan kepada Komisi IV bahwa semua satuan pendidikan baik TK, SD dan SMP sebenarnya sudah sangat siap melaksanakan PTM. Tapi, kendala kita karena masuk PPKM level 4, sehingga harus melaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh, red)," kata Mandi.
Kemudian, mengenai kesiapan sekolah pihaknya juga memastikan semua sudah siap.
Mandi mengaku sudah memerintahkan semua kepala UPT dan pegawas untuk mengecek kesiapan sekolah untuk berjaga-jaga bila PTM bisa dibuka.
"Kami sudah perintahkan Kepala UPT dan Pengawas sekolah turun. Dan semua sekolah sudah siap. Bahkan sempat ada skenario sekolah di zona hijau dibuka dulu secara bertahap dengan Prokes ketat, tapi karena PPKM level 4, makanya kami tidak berani," terangnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Wanita Asal NTT Ditemukan Meninggal di Vila di Kuta Utara Badung
Mandi juga mengakui sampai saat ini belum semua siswa melakukan vaksinasi.
Hanya saja sampai saat ini vaksinasi masih sedang berlangsung.
Sedangkan untuk vaksinasi guru, Made Mandi yang juga Sekretaris Disdikpora ini mengakui ada beberapa guru belum divaksinasi karena hamil dan memiliki penyakit komorbit.
"Vaksinasi untuk siswa sudah jalan. Kemudian guru yang belum divaksin karena alasan hamil dan ada riwayat penyakit, jadi kami tidak berani memaksa," ucapnya.
Sementara Kadiskes Badung dr Nyoman Gunarta juga membenarkan bahwa proses vaksinasi anak diusia 12-18 tahun sudah berjalan di Badung.
Pihaknya bahkan mengklaim vaksinasi diusia tersebut sudah melampaui target nasional.
Hanya saja diakui masih ada ratusan siswa belum tervaksinasi.
Baca juga: Lowongan Kerja Badung, Dibuka Loker Untuk Posisi Head Store, Simak Persyaratannya
"Untuk vaksinasi anak usia 12-18 tahun sudah jalan. Bahkan pertengahan September ini vaksin kedua. Kemudian yang belum terus kami sasar dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Tapi, yang jelas vaksinasi anak usia 12-18 tahun sudah dia tas seratus persen diatas target pusat," katanya.
Dalam pelaksanaan vaksinasi anak sekolah ini, mengaku ada sejumlah tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah sulitnya mendapat persetujuan orang tua.
"Paling banyak anak belum divaksin di Kuta Utara dan Kuta Selatan. Disana penduduknya heterogen, jadi sedikit sulit. Di sana ada ratusan belum divaksin dan kami sudah terus melakukan pendekatan," jelasnya.
Sementara untuk guru, kata mantan Dirut RSD Mangusada ini akan menyiapkan layanan khusus bagi guru yang memiliki riwayat komorbit agar bisa divaksin di RSD Mangusada.
Bahkan terkait dengan PTM dirinya mengaku siap mendukung pelaksanaan PTM di Badung.
"Dari dunia kesehatan bahkan kami siap memberikan pendampingan ke sekolah lewat Puskesmas dan Pustu terdekat agar tidak terjadi cluster saat PTM," tungkasnya.
Untuk diketahui PTM yang dilaksanakan tetap mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang menyatakan, tiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas setelah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan menerima vaksin Covid-19.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, keputusan SKB 4 Menteri ini mewajibkan sekolah memberikan layanan tatap muka setelah proses vaksinasi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan suatu sekolah sudah lengkap. (*)