Berita Bali

Jumlah Penumpang akan Turun, Mulai 24 Oktober Wajib Surat PCR, Bandara Ngurah Rai Bali Ikuti Aturan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi bandara - Jumlah Penumpang akan Turun, Mulai 24 Oktober Wajib Surat PCR, Bandara Ngurah Rai Bali Ikuti Aturan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa Pandemi Covid-19 melalui InMendagri No 53 dan No 54 Tahun 2021, disusul terbitnya Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 21 Tahun 2021.

Terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan perjalanan dalam negeri, diantaranya seperti perjalanan orang menggunakan moda transportasi udara, laut dan darat yang dilakukan pengetatan dokumen syarat perjalanan.

Pengetatan dokumen syarat perjalana ini diduga akan membuat penurunan jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Beberapa penyesuaian pada pengaturan ini dilakukan atas keputusan lintas sektor yang mempertimbangkan kondisi kasus terkini serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung implementasi protokol kesehatan di lapangan," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers Pengaturan Perjalanan Dalam Negeri Seiring Pelandaian Covid-19 secara daring, Kamis 21 Oktober 2021.

Baca juga: Syarat PCR Akan Kembali Diberlakukan, Trafik Penumpang Bandara Ngurah Rai Diprediksi Menurun

Prof Wiku mengatakan, penyesuaian pertama pengaturan syarat pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tujuan ke Jawa-Bali untuk moda transportasi udara, wajib menunjukkan dua dokumen yaitu kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sample-nya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24jam sebelum keberangkatan.

Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa-Bali dan non Jawa-Bali di level PPKM 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk, atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari ujicoba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus Covid-19.

Diharapkan pengetatan ini dapat mengisi celah penularan yang mungkin ada, untuk mengoptimalisasi upaya pencegahan dan penularan pihak maskapai diwajibkan menyiapkan tiga row yang dikosongkan untuk pemisahan jika ditemukan pelaku perjalanan yang bergejala saat perjalanan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19 No 21 tahun 2021, Kemenhub telah menerbitkan SE tentang petunjuk pelaksanaan PPDN untuk semua moda transportasi.

"Seluruh Surat Edaran ini (SE 86, 87, 88 dan 89) mengatur hal-hal teknis sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator sarana dan prasarana maupun bagi para calon penumpang di semua moda transportasi terkait perjalanan orang dalam negeri," jelasnya.

Adita menambahkan untuk transportasi udara, kapasitas penumpang saat ini sudah diizinkan lebih dari 70 persen, seperti ketentuan sebelumnya, namun penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang bergejala.

Halaman
1234