Berita Bali

Aliansi Hindu Nusantara Demo Tolak Mahasabha XII PHDI, Ajik Long Harapkan Kedamaian Hindu

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi damai Aliansi Hindu Nusantara di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Kota Denpasar, Bali, Senin 25 Oktober 2021.

Pernyataan yang dianggap menyesatkan, terungkap dari Ketua Umum PHDI Pusat 2016– 2021, yang menyatakan Hindu terdiri dari sampradaya, dimana Hindu Bali adalah sampradaya seperti halnya sampradaya Hare Krsna, Sai Baba, dan lain sebagainya. 

Aksi damai Aliansi Hindu Nusantara ini wujud pemberian dukungan kepada PHDI Pusat 2021 – 2026 hasil Mahasabha Luar Biasa.

Serta meminta pemerintah untuk mencegah Mahasabha XII PHDI yang merupakan Mahasabha ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner.

Dan memohon Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan lagi agar tidak menghadiri/membuka Mahasabha yang disebut ilegal ini.

Semua hal tersebut adalah implementasi penolakan terhadap sampradaya asing yang berkamuflase sebagai Hindu.

Baca juga: Mahasabha PHDI Bakal Digelar Oktober 2021, Diharapkan Bawa Kemajuan Hindu Nusantara

Dimana ajaran sampradaya asing ini telah meracuni sebagian besar pengurus PHDI Pusat 2016 – 2021 demisioner.

Demikian isi rilis dari aksi Aliansi Hindu Nusantara yang diterima Tribun Bali, Senin 25 Oktober 2021. Ada pula beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, salah satunya ditujukan untuk Presiden Jokowi.

Dengan isu pernyataan sikap agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempertimbangkan kembali kehadiranya  pada Mahasabha XII PHDI demisioner yang akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2021.

Dengan pertimbangan, diantaranya sesuai AD PHDI pasal 30 ayat 4 dimana telah diselenggarakan Mahasabha luar biasa oleh minimal 2/3 PHDI provinsi se-Indonesia.

Lalu ketentuan dan kewenangan Mahasabha pasal 30 ayat 1  dalam AD PHDI menjadi kewenangan dan ketentuan Mahasabha luar biasa. 

Halaman
123