Berita Bali

Aliansi Hindu Nusantara Demo Tolak Mahasabha XII PHDI, Ajik Long Harapkan Kedamaian Hindu

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi damai Aliansi Hindu Nusantara di kawasan Monumen Bajra Sandhi, Kota Denpasar, Bali, Senin 25 Oktober 2021.

Sesuai ketentuan AD/ART PHDI, Mahasabha luar biasa berwenang mendemisioner pengurus pusat, mengganti AD/ART PHDI dan keputusan tertinggi organisasi lainnya.

Sehingga dari hal tersebut, pengurus PHDI masa bakti 2016-2021 sudah dicabut kewenangannya oleh Mahasabha luar biasa.  

Hal ini karena PHDI masa bakti 2016-2021 dan pengurusnya dianggap berafiliasi dengan organisasi sayap kanan radikal Visvha Hindu Parishad (VHP) berideologi Hindutva bertujuan membentuk negara agama.

Ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena dapat memicu konflik laten dan manifest di dalam kehidupan umat hindu dan antar umat beragama di Indonesia.

Akibat dampak dari konflik antar agama yang ditimbulkan di negara lain, seperti Pakistan dan Bangladesh, ideologi ini bertentangan dengan Ideologi Pancasila.

Baca juga: Tolak Rencana Mahasabha XII PHDI, Aliansi Hindu Nusantara Geruduk DPRD Bali

Menolak sampradaya ISKCON, Saibaba, dan sampradaya lain berada di dalam tubuh PHDI dan Indonesia, karena sampradaya merupakan organisasi transnasional, yang berafiliasi dengan organisasasi luar negeri sayap kanan radikal VHP yang telah melakukan infiltrasi budaya dan merusak tatanan sosial, adat istiadat, dan keagamaan serta menggerus Identitas Nasional Indonesia dan Hindu Nusantara. 

Meminta PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 untuk  membuat bisama sulinggih bahwa ideologi dan organisasi transnasional sampradaya bukan agama Hindu Dharma Indonesia sesuai dengan sejarah pengesahan agama Hindu di Indonesia dan telah mencampuradukkan ajaran dan umat beragama yang dapat mengancam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

I Gusti Agung Raka Jayarat turut berkomentar ihwal demo dan polemik sampradaya ini.

Pria yang akrab disapa Ajik Long ini berharap konflik dapat diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah.

"Mari duduk bersama dan mencari jalan keluar dari semua ini," ucapnya, di Sading, Kabupaten Badung, Senin 25 Oktober 2021. 

Tokoh adat dan mantan anggota dewan Kabupaten Badung ini menambahkan, jangan sampai polemik memecah belah persatuan umat Hindu di Bali maupun Nusantara.

"Mari bersama-sama kembali ke ajaran Dharma dan Weda sebagai kitab suci. Menyelesaikan dengan musyawarah bersama, tanpa ada anarkisme," sebutnya lagi.

Termasuk masalah sampradaya hingga PHDI agar semuanya diselesaikan dengan kepala dingin.

(*)