Berita Bali

Gubernur Bali Wayan Koster dan Kapolda Bali Tandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Smart City

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra usai tandatangani nota kesepahaman pengembangan Smart City melalui pendekatan Road Safety Policing.

TRIBUN-BALI.COM - Gubernur Bali dan Kapolda Bali tandatangani nota kesepahaman pengembangan Smart City melalui pendekatan Road Safety Policing untuk mewujudkan pelayanan prima dan tingkatkan kualitas keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas.

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra menandatangani naskah Nota Kesepahaman antara Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengembangan Smart City dengan Pendekatan Road Safety Policing Mendukung Smart Living dan Smart Mobility menuju Bali Smart Island di Provinsi Bali. 

Penandatanganan naskah ini disaksikan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada, Jumat (Sukra Pon, Kulantir) 18 November 2022 di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Dalam keterangannya, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan terimakasih kepada Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kapolda Bali atas Pengembangan Smart City di Provinsi Bali dengan Pendekatan Road Safety Policing.

Hal ini sangatlah penting untuk memberikan pelayanan kepada publik berbasis 
teknologi digital.

“Program ini menjadi salah satu penanda Bali Era Baru yang betul-betul harus bisa dijalankan secara kongkrit untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Hari Pertama Pembukaan Festival Pangan Lokal Bali, Gubernur Koster Soroti Pengunjung Yang Sedikit 

Dalam implementasi visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, khususnya di bidang teknologi digital, Gubernur Bali menjelaskan bahwa di era pemerintahannya telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

“Dari 34 Provinsi, 500 Kabupaten/Kota, dan semua Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Bali meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tertinggi se-Indonesiapada Tahun 2021. Saya juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali untuk mengurangi resiko penyimpangan (pungli/korupsi),” kata orang nomor satu di Pemprov Bali ini yang disambut tepuk tangan.

Pengembangan teknologi digital pula dilakukan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu :

1) Sistem Pertanian dalam arti luas Sistem Pertanian Organik;

2) Sektor Kelautan/perikanan; 

3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali;

4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;

5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital; dan

Halaman
12

Berita Terkini