Berita Buleleng

Bantuan Pemprov Lambat Cair, Pemkab Buleleng Didesak Buat Peraturan Bupati Bantuan Bencana

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng didesak untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait bantuan bencana yang tidak dapat direncanakan. Desakan ini mencuat sebab pencairan bantuan masyarakat yang terdampak bencana dari Pemprov Bali sangat lama, memakan waktu enam hingga delapan bulan. 

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dalam rapat gabungan komisi DPRD Buleleng bersama Pemkab Buleleng. Dalam rapat, pria dari partai PDIP itu menyebut, selama ini BPBD Buleleng tidak bisa mengeksekusi anggaran untuk memberikan bantuan perbaikan atau rehab kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sebab sesuai regulasi, bantuan hanya dapat diberikan oleh Pemprov melalui BPBD Bali. 

"Jadi kalau ada bencana, BPBD Buleleng hanya bisa ngasih bantuan terpal dan sembako. Sementara bantuan untuk memperbaiki bangunan yang rusak akibat bencana alam atau kebakaran harus dimohonkan dulu ke Provinsi, dan itu durasinya cukup lama 6 sampai 8 bulan," keluhnya. 

Atas keterlambatan ini, Ngurah Arya menyebut, Pemkab Buleleng dinilai warga lamban dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Untuk itu, ia mengusulkan agar Pemkab segera membuat Perbup, agar dapat menganggarkan bantuan rehab untuk warga yang terdampak becana.  

Menanggapi hal tersebut, Sekda Buleleng Gede Suyasa membenarkan jik terjadi banjir, longsor atau kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada rumah warga, usulan perbaikan atau rehab hanya dapat diajukan ke Pemprov Bali. Sebab Pemprov telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal tersebut. 

Namun demikian, Suyuasa mengaku pihaknya telah menyusun draf Perbup tentang bantuan becana yang tidak dapat direncanakan. Perbup ini dibuat agar pada 2023 mendatang, agar Pemkab dapat menganggarkan bantuan rehab untuk masyarakat yang terdampak bencana. Susunan draf itu saat ini ditegaskan Suyasa masih dikonsultasikan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. 

"Sumber anggarannya nanti dari BTT (Belanja Tidak Terduga). Pj Bupati nanti yang akan menganalisa, rumah jebol karena longsor misalnya nanti dapat bantuan berapa. Selama ini memang Pemkab tidak boleh, karena BTT boleh digunakan saat daerah menetapkan status bencana. Drafnya sudah dikirim ke Kemenkum HAM," tandasnya. 

Terpisah,  Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Buleleng, I Gusti Bagus Suryadarma mengatakan, sejak Juli lalu sejatinya pihaknya telah mengajukan bantuan perbaikan ke Pemprov Bali, dengan nilai sekitar Rp 1 Miliar lebih. Sebab tercatat ada 37 rumah dan tiga fasilitas umum seperti pura yang rusak akibat bencana seperti tanah longsor dan kebakaran. Puluhan rumah itu mengalami rusak berat, sedang dan ringan.

Selain itu juga pihaknya mengusulkan bantuan santunan untuk warga yang  mengalami luka berat akibat musibah kebakaran di wilayah Desa Kalianget sebesar Rp 10 juta, serta bocah asal Desa Pancasari yang jatuh ke selokan, lalu ewas terseret arus sebesar Rp 15 juta. Namun hingga saat ini diakui Suryadarma bantuan tersebut belum cair atau belum diberikan oleh Pemprov Bali. 

"Bantuan ini memang bentuknya stimulus, mengikuti kondisi keuangan Pemprov Bali. Kami tugasnya hanya mengusulkan. Kalau untuk usulan 2021 lalu sudah cair, totalnya sekitar Rp 300 juta lebih," tandasnya. (*)

Berita Terkini