Berita Badung

Guru Bahasa Inggris SD Protes Tak Dapat Jatah Formasi PPPK di Badung

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komis IV DPRD saat menerima audensi KKG Bahasa Inggris Kabupaten Badung pada Rabu 7 Desember 2022 - Guru Bahasa Inggris SD Protes Tak Dapat Jatah Formasi PPPK di Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Setelah guru Bahasa Bali di Kabupaten Badung protes akan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kini guru Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar (SD) juga protes karena tidak mendapat jatah PPPK.

Protes itu pun disampaikan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Inggris Kabupaten Badung dengan melakukan audensi ke DPRD Badung, Bali, Rabu 7 Desember 2022.

Pada audensi yang dilaksanakan KKG Bahasa Inggris Kabupaten Badung diterima langsung oleh Ketua Komisi IV I Made Suwardana didampingi anggota Komisi IV lainnya antara lain I Wayan Edy Sanjaya, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, dan Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung, hadir Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Rai Twistyanti Raharja.

Baca juga: Ratusan Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK, Ganjar Pranowo : Para Guru Tak Usah Khawatirkan Nasib

Ketua Komisi IV, I Made Suwardana mengatakan, audensi yang dilakukan Perwakilan KKG Bahasa Inggris Kabupaten Badung yakni untuk memperjuangkan agar guru Bahasa Inggris untuk SD agar bisa mendapat slot dalam seleksi PPPK.

Permasalahan utamanya, karena Bahasa Inggris untuk SD masih masuk sebagai muatan lokal, belum masuk sebagai mata pelajaran.

"Karena berstatus muatan lokal itulah, masih belum dapat formasi di seleksi PPPK tahun ini," ujar Suwardana.

Pihaknya juga tidak menampik jika kondisi serupa juga terjadi sebelumnya dengan guru Bahasa Bali, di mana Bahasa Bali masuk sebagai muatan lokal.

Untuk saat ini, guru Bahasa Inggris SD di Badung berstatus tenaga non ASN dan dibayar APBD.

"Yang disampaikan KKG Bahasa Inggris ini, karena di data dapodik, guru Bahasa Inggris untuk SD masih masuk muatan lokal. Sehingga slotnya di PPPK belum ada. Jadi mereka belum bisa mendaftar untuk PPPK," tambahnya.

Dari hasil audensi, Suardana mengaku akan membuat rekomendasi yang diserahkan kepada Ketua DPRD Badung.

Selanjutnya, rekomendasi dari DPRD Badung akan ditujukkan ke dewan yang membidangi pendidikan, dengan harapan nasib guru yang belum bisa difasilitasi formasi PPPK bisa diperjuangkan formasinya.

"Kita akan bersurat kepada dewan pusat agar memperjuangkan nasib guru yang belum bisa difasilitasi. Kita di daerah menerima kebijakan yang sudah ditentukan dari pusat. Namun ada kondisi seperti ini, tentunya kita akan bersurat bagaimana keadaan di daerah. Kita bersama-sama dengan eksekutif akan memperjuangkan. Termasuk ke Kemenpan-RB. Harapannya pusat bisa memperbaharui kebijakan untuk mereka yang belum terfasilitasi di PPPK ini," kata politisi PDIP dari Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Disdikpora Badung, Rai Twistyanti Raharja menambahkan, formasi guru Bahasa Inggris dalam seleksi PPPK di Badung tahun ini hanya tersedia untuk jenjang SMP.

Halaman
12

Berita Terkini