TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Provinsi Bali, mendorong pemerintah di tingkat kota dan kabupaten, untuk mendukung suksesi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dukungan itu dapat diwujudkan dengan cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase akuisisi menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah, dalam memacu implementasi program BPjamsostek.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan pemerintah pusat memiliki kegiatan yang khusus mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bersama BPJS Ketenagakerjaan itu diberi tajuk Paritrana Award.

Baca juga: Paritrana Award Jadi Saksi Komitmen Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Pemda

Baca juga: Paritrana Award Jadi Saksi Komitmen Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Pemda

"Kalau di Bali saya yakin pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi.

Tetapi akan terus kita dorong. Caranya mendorong, salah satunya melalui Paritrana Award ini," katanya dalam siaran pers, 15 Februari 2023. 

Dewa Indra meminta walikota dan bupati se-Bali, untuk memacu capaian akuisisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi jangan bertumbuhnya sekarang segitu, tahun depan ketemu, segitu lagi. Saya kan catat itu, kabupaten A cakupannya sekian, kebijakan yang ada pada tahun ini baru segini, tahun depan kita bertemu lagi. Cakupannya naik atau tidak," ungkapnya.

"Cakupan ini terhadap tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal.

Kebijakannya apa, terus dukungan anggarannya bagaimana. Kita berharap tahun depan ketemu lagi dengan angka-angka yang lebih baik," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Bali disebut memiliki komitmen yang tinggi, dalam meningkatkan coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Komitmen itu diharapkan linier dengan semangat pemerintah kabupaten/kota.

"Kami akan terus mengajak bupati dan walikota dalam bentuk imbauan, ajakan, bahkan regulasi, serta dorongan untuk masing-masing bupati dan walikota meningkatkan itu.

Makanya kami yang menilai (Paritrana Award) kan dari provinsi.

Ini kan juga bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini kan bagian dari upaya mendorong bupati dan walikota," jelasnya.

"Bahkan kalau memang kinerjanya bagus, tentu saja provinsi akan mendorong, mengusulkan ke pemerintah pusat untuk ada insentif, seperti fiskal, selain tentunya penghargaan-penghargaan," imbuh mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali itu.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, di tempat yang sama mengemukakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penilaian Paritrana Award tahun 2022.

Adapun Paritrana Award 2022 melombakan lima kategori.

Lima kategori itu meliputi Kategori Pemerintah Provinsi, Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Perusahaan Besar, Kategori Perusahaan Menengah dan Kategori UMKM terbaik se-Indonesia.

"Paritrana Award adalah upaya pemerintah untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari pemerintah dan pelaku usaha. Jadi Paritrana Award ini ada dua segmen, pemerintah daerah dan pelaku usaha," ucapnya.

"Pelaku usaha ini pengusaha atau perusahaan dengan berbagai skala usaha," sambungnya.

Penilaian ini nantinya akan ditindalanjuti dengan pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

"Secara umum tujuan kami adalah memastikan program ini menjadi program yang melekat kepada kebijakan di kepala daerah," sebutnya.

Parameter penilaian mencakup komitmen ke depan dari masing-masing kepala daerah, rencana kerja dalam peningkatan coverage tenaga kerja, dan kebijakan anggaran.

Komitmen itu disebut bisa tertuang dalam aturan, program, dan penganggaran.

"Itu tiga poin yang menjadi titik berat pertanyaan yang kami sampaikan kepada para bupati atau kepala daerah," pungkasnya. (*)