TRIBUN-BALI.COM – Kelangkaan gas elpiji 3 kg kembali terjadi di Bali, khususnya di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Salah satu penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kg ini, diduga karena adanya oknum pengoplos. Dan pengoplosan gas LPG 3 kg ini disinyalir banyak terjadi di wilayah Kecamatan Mengwi, Badung, Bali.

Sebelumnya pihak kepolisian dan dinas terkait di Pemkab Badung sudah pernah menggerebek pengoplosan gas elpiji 3 kg di Badung ini.

Kali ini, ulah oknum pengoplos yang diduga masih beroperasi tersebut kembali diungkap seorang warga Badung, I Wayan Setiawan.

Lewat akun media sosialnya, dia mengatakan kelangkaan gas elpiji yang terjadi di Bali disebabkan karena adanya pengoplosan.

I Wayan Setiawan yang sempat menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bali dari Partai NasDem itu menyebutkan pengoplosan elpiji terbesar ada di dua tempat. Salah satunya berada di wilayah Kecamatan Mengwi, Badung.

"Semeton, ini saya ngomong ya. Nanti tolong, bisa di-share video ini. Gas langka itu karena dioplos ya. Ada dua tempat pengoplosan terbesar itu ada di Kecamatan Mengwi," ujar Setiawan pada videonya yang viral di beberapa akun media sosial, Selasa (4/6/2024).

Dalam video itu, dirinya juga mengajak petugas kepolisian khususnya Polda Bali untuk mengecek. Bahkan dirinya meyakini, aparat kepolisian sudah mengetahui, namun tidak digubris.

"Dari Polda sampai Polres, sampai Polsek dan Bhabinkamtibmas tidak tahu, itu lucu," bebernya.
Bahkan jika aparat kepolisian turun, dirinya mengaku siap akan mengantarkan ke lokasi.

Baca juga: OPLOSAN Gas LPG, Wayan Setiawan Sebut Terbesar Ada di Mengwi, Begini Tanggapan Polres Badung

Baca juga: BONGKAR Kasus Oplosan LPG! Wayan Setiawan Sebut: “Kalau Polisi Tak Tahu, Itu Lucu”

"Saya perlu tunjukkan? Nanti saya antar. Suruh datang tuh polisinya ke rumah saya. Saya yang antar," tegasnya sembari mengatakan dirinya bertanggung jawab dengan pernyataannya tersebut.

Saat dihubungi Tribun-Bali.com, Wayan Setiawan sangat menyayangkan praktek pengoplosan gas 3 kg yang terjadi di Badung tak tercium polisi.

Padahal aparat kepolisian sudah ada sampai di tingkat desa yakni Bhabinkamtibmas.

"Saya sangat menyayangkan tidak tercium aparat kepolisian. Padahal pada video saya sudah bilang lokasinya ada di wilayah Mengwi," ujar Setiawan, Rabu, 5 Juni 2024.

Dirinya menyebutkan sampai saat malam kemarin, tidak ada aparat kepolisian yang mencarinya untuk mengantarkan ke lokasi pengoplosan.

Wayan Setiawan mengungkapkan, upaya pengoplosan itu terjadi karena menjanjikan untung besar.

Dimana harga elpiji 3 kg subsidi harganya jauh dengan yang nonsubsidi.

Para pengoplos cukup bermodal Rp 60 ribu dengan membeli tiga tabung gas elpiji 3 kg.

Ketiga tabung 3 kg itu kemudian dioplos menjadi tabung 12 kg dan dijual dengan harga Rp 200 ribu.

"Sekarang anggap tabung 3 kg dibeli Rp 20 ribu, dioplos ke 12 kg, dengan pengisian hanya 3 tabung 3 kg saja. Jadi modal hanya Rp 60 ribu, tapi bisa dijual Rp 200 ribu," jelasnya.

Wayan Setiawan pun heran praktek culas yang memperlihatkan tabung dengan jumlah banyak, menimbulkan suara ribut saat diangkat-angkat tidak tercium oleh petugas.

Ia juga miris melihat kesulitan masyarakat akan gas elpiji, namun anggota DPRD tidak ada yang bersuara akan masalah itu.

"Mereka kan wakil rakyat, kenapa tidak ada yang ngomong sama sekali. Saya kasihan kepada masyarakat, ujung-ujungnya dapat membeli gas namun harganya mahal," ucapnya.

Pengoplosan di Hotel dan Kafe

Sebelumnya, diberitakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan adanya tindak pengoplosan elpiji di hotel dan kafe, melalui hasil sidak elpiji 3 kg di Bali, Jakarta, Bogor, dan Depok.

Tim sidak menemukan harga elpiji 12 kg dan 50 kg yang dijual jauh di bawah harga jual Pertamina, yang kemudian diindikasikan adanya dugaan tindak pengoplosan elpiji nonsubsidi dengan elpiji bersubsidi.

Terkait ada dugaan elpiji oplosan yang ditemukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat menggelar sidak hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang digelar pada bulan April, wilayah terindikasi adanya elpiji oplosan itu salah satunya di Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali angkat bicara.

Ketua PHRI Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, tindakan yang melawan hukum termasuk oplosan gas perlu ditindak tegas.

“Tidak sampai di situ saja, juga perlu dikaji penyebab, orang terdorong untuk melakukan kejahatan, apakah salah satunya adalah karena banyaknya perusahaan-perusahaan liar, yang berdampak pada persaingan harga yang tidak sehat sehingga usaha yg dilakukan agar tetap bisa bersaing,” ucap Cok Ace kepada Tribun-Bali.com lewat sambungan telepon.

Pemkab Badung Akui Adanya Oknum Pengoplos

Pemerintah Kabupaten Badung menduga di Kabupaten Badung memang ada oknum yang melakukan penimbunan atau pengoplosan elpiji 3 kg.

Hal itu karena beberapa kali terjadi kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.
Selain itu, Pertamina saat diajak koordinasi juga selalu mengaku sudah mendistribusikan elpiji 3 kg sesuai kebutuhan.

Hanya saja nyatanya di masyarakat elpiji 3 kg malah langka.

"Sebenarnya kita sudah curiga akan adanya penimbunan atau pengoplosan. Namun kita di Pemkab Badung tupoksinya mengkoordinasikan masalah itu (kelangkaan gas, red)," ujar Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Badung, Made Adi Adnyana, Selasa (4/6/2024).

Pihaknya mengaku saat terjadi kelangkaan elpiji, dirinya langsung berkoordinasi dengan Pertamina.
Pihak Pertamina kemudian menyebutkan sudah mendistribusikan gas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi Pertamina memberikan ke agen, dan agen ke pangkalan-pangkalan. Namun kenyataannya setelah kita cek pangkalan juga ada yang kosong," jelasnya.

"Pendistribusian sampai ke pangkalan, kata Pertamina, agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak jauh dari Rp 18.000. Sehingga Pertamina memiliki regulasi baru mendistribusikan hanya sampai pangkalan, baik yang milik Pertamina atau pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan Pertamina," sambungnya.

Melihat kondisi yang jauh berbeda dari realita di lapangan, pihaknya menduga ada penimbunan dan pengoplosan elpiji hingga mengakibatkan gas langka.

Pihaknya akan melakukan rapat koordinasi kembali bersama tim migas guna menindaklanjuti masalah itu. Dalam tim Migas disebutkan ada Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Polres Badung, SDA Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Koperasi dan Perdagangan Badung.

"Nanti kami akan rapatkan dengan tim migas. Nah mengenai adanya pengoplosan itu sudah ranah hukum. Jadi kami harapkan instansi terkait yang menindaklanjuti. Kami sifatnya hanya mengkoordinasikan," katanya.

Polres Badung Tak Temukan Pengoplosan

Setelah video Wayan Setiawan yang menyebutkan di wilayah Mengwi terdapat pengoplos gas terbesar, jajaran Polres Badung langsung melakukan penyelidikan.

Untuk memastikan kebenaran adanya pengoplosan itu, Polres Badung melalui Satuan Reskrim langsung menemui Wayan Setiawan yang berasal dari Bongkasa, Badung, itu.

Ada dua lokasi yang ditunjukkan I Wayan Setiawan. Namun menurut polisi kedua lokasi nihil alias tidak ada praktik pengoplosan gas elpiji 3 kg.

Hal itu pun dikatakan Kasat Reskrim Polres Badung Kasat Reskrim Polres Badung AKP I Gusti Nyoman Jaya Widura saat dikonfirmasi Tribun-Bali.com, Rabu 5 Juni 2024.

"Kami kepolisian resort Badung telah menemui langsung pembuat video atas nama I Wayan Setiawan dan selanjutnya bersama yang bersangkutan mendatangi lokasi yang dimaksud," ujar Jaya Widura.

Dari hasil pengecekan atau penyelidikan di lapangan memang ditemukan ada gudang yang dimaksud atau diduga melakukan pengoplosan gas.

Hanya saja saat diperiksa tidak ditemukan adanya kegiatan pengoplosan LPG subsidi 3 kg.

"Jadi pengecekan kita lakukan kemarin malam (Selasa -red) bersama yang bersangkutan. Namun tidak ditemukan adanya praktik pengoplosan," ucapnya.

Kendati demikian, Jaya Widura mengakui jika tempat yang diperiksa itu sebelumnya memang lokasi yang dijadikan tempat pengoplosan.

Namun sudah tidak beroperasi lagi karena sempat ditindak oleh Bareskrim Mabes Polri.

"Lokasi tersebut dahulunya pernah dijadikan tempat pengoplosan. Namun semenjak tahun 2022 setelah ditindak, sudah lama tidak beroperasi," bebernya.

Sayangnya Jaya Widura tidak membeberkan dimana alamat pasti gudang yang diperiksa. Termasuk tidak merespon ketika dimintai dokumentasi saat penindakan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, menyarankan masyarakat yang menemukan kejahatan pengoplosan gas elpiji agar segera melapor ke polisi dan akan diatensi penuh.

"Apabila masyarakat menjadi korban atau menemukan kejahatan dapat menghubungi 110 dengan biaya gratis pulsa dan dengan cepat akan diatensi penuh oleh anggota," kata Jansen.

Wara Antre Saat Operasi Pasar

Sementara itu, menindaklanjuti kelangkaan gas elpiji tersebut Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DiskopUKMP) Kabupaten Badung mengadakan Operasi Pasar Khusus Gas 3 Kg.

Operasi Pasar Khusus Gas 3 Kg diadakan secara bertahap di sejumlah titik seperti di Canggu, Legian, Seminyak, Kedonganan, Kuta, dan Jimbaran.

“Operasi pasar kita jadwalkan terlaksana secara bertahap dengan kuota 300 tabung di setiap lokasi,” ujar Kepala DiskopUKMP Badung, I Made Widiana.

Untuk mendapatkan gas 3 kg senilai Rp 18 ribu dalam operasi pasar selain membawa tabung kosong, masyarakat juga diminta untuk berbekal KTP dan KK.

“Ke depan, hemat kami, Pertamina bersama Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) dan Pemda harus duduk bersama menyikapi terkait dengan keluhan-keluhan ataupun kesulitan masyarakat mendapatkan elpiji,” kata Made Widiana.

Dalam setiap operasi pasar tersebut, terjadi antrean warga yang telah datang sejak pagi untuk mendapatkan gas 3 kg dengan harga resmi dari agen Rp 18 ribu.

Bahkan banyak warga yang tidak mendapatkan nomor antrean karena terbatasnya kuota gas 3 kg dalam operasi pasar ini.

Seorang tokoh masyarakat Legian, I Wayan Puspa Negara, menyayangkan terjadinya fenomena ini.

“Ada apa dengan Pertamina? Padahal ini (gas 3 kg) kan menyangkut hajat hidup orang banyak, yang ternyata tidak mampu diselesaikan oleh Pertamina dengan baik. Akibatnya, masyarakat datang membludak, semata-mata hanya untuk dapat membeli gas 3 kg,” ungkap Puspa Negara.

Pelaku pariwisata yang juga politikus Partai Gerindra ini menilai sudah seharusnya pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi.

“Karena kebutuhan terhadap gas, notabene sudah menjadi kebutuhan pokok yang wajib untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Terlebih, sulitnya mendapat gas 3 kg di pasaran belakangan ini terbilang tanpa alasan jelas,” kata Puspa Negara menyayangkan karena berulang kali terjadi kelangkaan gas 3 kg. (*)