Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setelah Ujian Nasional (UN) ditiadakan pada Tahun 2021, tak ada lagi yang menjadi acuan kelulusan berdasarkan UN untuk siswa-siswi SD, SMP hingga SMA.
Lantas apa dampak dari tidak berlakunya UN untuk indikator kelulusan siswa di Indonesia khususnya di Bali?
Ketika dikonfirmasi, Nyoman Parta selaku Anggota Komisi X DPR RI menjawab pertanyaan tersebut.
Parta mengatakan, ia sempat menghubungi banyak pihak dan stakeholder yang terkait dengan dunia pendidikan.
Baca juga: 50 Mahasiswa Poltekpar Bali Terpilih Jadi LO UN Tourism Conference, Menparekraf Beri Pembekalan
“Saya juga bicara dengan anak-anak, dari stakeholder dari pemerintah maupun dari guru terutama, jadi selama UN tidak ada itu ada dampak dari sekolah yang dikeluhkan oleh para guru maupun orang tua,” kata Parta, Minggu 10 November 2024.
Parta memaparkan, yang dikeluhkan oleh orang tua siswa dan guru yang pertama yakni tingkat keseriusan anak-anak belajar menurun.
Lalu yang kedua tingkat keseriusan semacam mengikuti les dan lain sebagainya juga menurun karena berpikir siswa akan lulus tanpa harus ikut ujian.
“Ketiga tidak ada semacam alat ukur atau standar capaian dari seorang anak ketika belajar di sekolah selanjutnya setiap tahun berjenjang. Karena semuanya sama, semuanya datar. Tidak lagi ada peringkat tidak ada UN kan tidak ada rangking,” bebernya.
Dengan tidak ada UN dan tidak perangkingan, juga membuat guru-guru yang tidak produktif jadi mendapatkan tempat.
Parta menekankan itu merupakan fakta, sehingga banyak guru yang tidak produktif semakin santai.
“Karena tidak harus membuat soal, tidak ada mengawasi dan tidak menilai untuk internal sekolah,” tutupnya.
Sebelumnya, dikutip dari https://jdih.dpr.go.id/ terkait isu Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan diberlakukan kembali oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, ia menyatakan isu tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi X DPR RI.
Walaupun begitu, dirinya menyampaikan kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja.
“Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tandas Politisi F-Golkar.
Kumpulan Artikel Nasional