TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel sejarah kelas 12 SMA halaman 70 71 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 70

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 71

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal- soal sejarah.

Mengerjakan soal sejarah SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 66 67 68 69, Kurikulum Merdeka: Perjanjian Linggarjati

Berikut kunci jawaban mapel sejarah kelas 12 yang berhasil dirangkum TribunBali dari berbagai sumber,

Di halaman ini, siswa diminta menjawab pertanyaan tentang materi Polarisasi Kekuasaan Tahun 1950-1960an. 

Ini kunci jawaban dan pembahasan soal lengkapnya.

Cek ulasan selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 70 71

Soal Halaman 70

Buatlah essay mengenai perbandingan antara pemilu tahun 1955 dengan pemilu yang dilaksanakan sekarang!

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 70

Pasca kemerdekaan, Indonesia melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955 atau lebih tepatnya ketika masa Demokrasi Liberal. 

Pemilu pada saat tersebut menjadi tonggak demokrasi pertama yang ada di Indonesia. Rakyat menilai jika pemilu pada tahun tersebut adalah pemilu di Indonesia yang paling demokratis.

Dalam prosesnya, ada 100 partai mengajukan calonnya untuk mengisi kursi anggota DPR. Selain itu ada juga 82 partai mencalonkan untuk Konstituante.

Selanjutnya ada sebanyak 86 organisasi dan perorangan yang turut serta dalam pemilu. Bahkan kurang lebih 78 juta penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya.

Pelaksanaan pemilu tahun 1955 dilakukan melalui dua tahap, yakni:

Pemilihan anggota DPR (29 September 1955).

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 62 63 64 65, Kurikulum Merdeka: Foto dan Keterangan ANRI

Pemilihan anggota Konstituante (15 Desember 1955).

Sistem yang digunakan pada pemilu tahun 1955 juga diterapkan pada pemilu berikutnya yakni pada tahun 1971, 1977, dan 1997. Namun dengan pemilihan anggota DPR dan sistem perwakilan berimbang.

Kemudian pada tahun 2004 tepatnya saat reformasi, pemilu dilaksanakan tanggal 5 April 2004 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD secara langsung.

Adapun perbandingan pemilu tahun 1955 dan pemilu saat ini terdapat dari tujuannya.

Pada pemilu 1955, tujuannya adalah memilih anggota DPR dan Konstituante. Sementara pada pemilu sekarang, dilaksanakan dengan tujuan memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD).

Soal Halaman 71

Pertanyaan Kunci

1. Seperti apa posisi Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin?

2. Seperti apa bentuk polarisasi kekuasaan dan politik indentitas pada masa 1950 hingga 1960-an di Indonesia?

3. Apa akibat dari ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin?

4. Bagaimana perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi sepanjang periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin?

5. Seperti apa kemelut pergantian kekuasaan negara setelah 1965?

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 59 60, BAB 1: Pergolakan Daerah

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 71

1. Posisi Indonesia di Tengah Konstelasi Perang Dingin

Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, menjadi medan pertempuran ideologis dan politik antara kedua kekuatan besar tersebut.

• Posisi Non-Blok

Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri non-blok, yang dinyatakan dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga jarak dari kedua blok besar dan berfokus pada kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara baru merdeka.

• Kedekatan dengan Blok Timur dan Barat

Meskipun Indonesia berusaha untuk tetap netral, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno sering menunjukkan simpatinya terhadap ideologi sosialis dan komunis, yang membuatnya lebih dekat dengan Blok Timur.

Namun, hubungan ini juga menciptakan ketegangan dengan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara.

2. Polarisasi Kekuasaan dan Politik Identitas pada Masa 1950 hingga 1960-an

Pada periode ini, Indonesia mengalami polarisasi politik dan kekuasaan yang signifikan:

• Polarisasi Politik

Partai politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) sering kali terpecah berdasarkan ideologi dan afiliasi politik. Koalisi pemerintah yang rapuh seringkali tidak stabil, dengan pergeseran kekuasaan antara partai-partai politik besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Masyumi.

• Politik Identitas

Identitas etnis dan agama memainkan peran besar dalam politik. Ketegangan antara kelompok etnis dan agama, seperti ketegangan antara pribumi dan non-pribumi serta antara Muslim dan non-Muslim, sering mempengaruhi dinamika politik dan kebijakan pemerintah.

• Pemerintahan Sukarno

Pada akhir periode Demokrasi Liberal, Sukarno mengalihkan kekuasaan ke arah Demokrasi Terpimpin (1959-1965), di mana ia mengonsolidasikan kekuasaan di tangannya dan berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok politik melalui kebijakan "Nasakom" (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

3. Akibat Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah pada Masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin

 Ketidakseimbangan antara pusat dan daerah selama periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin memiliki beberapa dampak penting:

• Desentralisasi Kelemahan

Pemerintah pusat menghadapi kesulitan dalam mengelola dan mengendalikan daerah-daerah yang memiliki keinginan untuk otonomi lebih besar. Hal ini sering kali menyebabkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 59 60 61 62 63 Kurikulum Merdeka: Hubungan Iman, Islam dan Ihsan

• Ketidakstabilan

Ketidakseimbangan ini berkontribusi pada ketidakstabilan politik dan sosial di berbagai daerah, seperti pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi.

Pada masa Perang Dingin, Indonesia berada dalam posisi strategis antara dua blok besar: Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

• Krisis Ekonomi

Ketidakstabilan politik dan ekonomi di tingkat daerah sering kali berdampak pada ekonomi nasional, memperburuk krisis ekonomi yang sudah ada.

4. Perkembangan Sosial, Budaya, dan Ekonomi pada Periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin

• Sosial

Masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial yang cepat, termasuk urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah. Namun, ketegangan sosial dan konflik etnis serta agama juga meningkat.

• Budaya

Budaya Indonesia mengalami dinamika dengan meningkatnya pengaruh global dan nasionalisme. Periode ini melihat kemunculan seni dan budaya yang dipengaruhi oleh ideologi politik, seperti seni lukis, musik, dan film yang sering mengandung pesan politik.

• Ekonomi

Ekonomi Indonesia pada periode ini sering mengalami ketidakstabilan. Kebijakan ekonomi Sukarno, termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan distribusi yang tidak merata, berkontribusi pada krisis ekonomi.

Inflasi tinggi dan penurunan nilai mata uang juga menjadi masalah serius.

5. Kemelut Pergantian Kekuasaan Negara Setelah 1965

Setelah 1965, Indonesia mengalami kemelut politik besar yang mengarah pada perubahan drastis dalam kepemimpinan negara:

• Gerakan 30 September (G30S)

Pada 30 September 1965, terjadi kudeta oleh Gerakan 30 September, yang dipimpin oleh kelompok-kelompok komunis dan menyebabkan pembunuhan enam jenderal. Peristiwa ini memicu krisis besar di Indonesia.

• Peralihan Kekuasaan

Setelah G30S, terjadi pergantian kekuasaan dengan penangkapan dan pembunuhan banyak anggota PKI dan pendukungnya. Jenderal Suharto, yang pada saat itu adalah Panglima Angkatan Bersenjata, mengambil alih kekuasaan dan secara efektif menggantikan Sukarno sebagai Presiden.

• Orde Baru

Suharto mendirikan rezim Orde Baru yang memusatkan kekuasaan di tangannya, mengimplementasikan kebijakan yang stabil secara ekonomi dan politik, namun dengan biaya pengendalian politik yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 66 67 68

ASESMEN

Soal Esai

1. Pada tanggal 27 Agustus 1945, PPKI mengumumkan secara resmi PNI sebagai partai negara yang berarti sistem partai tunggal. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah yang mendorong berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi?

Kunci jawaban:

Awalnya, ide Sukarno tentang PNI sebagai partai tunggal atau partai negara diterima oleh PPKI karena dianggap sebagai sebuah alat atau instrumen yang dapat menyatukan bangsa Indonesia. Namun, hal ini kemudian ditentang oleh beberapa pemimpin nasional yang khawatir sistem partai tunggal akan rawan terjerumus pada sistem totalitarianisme. Selain itu, pola partai negara juga merupakan salah satu ciri negara fasis. Pada saat yang sama, pihak Belanda menuduh Sukarno dan Hatta adalah boneka Jepang dan berhaluan fasis. Oleh karenanya, untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 yang mendorong berdirinya partai-partai politik di Indonesia.

2. Perhatikan sumber primer berupa poster dari Jawatan Penerangan Republik Indonesia yang diterbitkan tahun 1946 berikut ini!

Informasi apa saja yang dapat kalian simpulkan dari poster di atas?

Kunci jawaban:

Peserta didik dapat menyebutkan salah satu (atau lebih) dari informasi berikut:

RI sudah memiliki kantor khusus yang mengatur tentang informasi dan penyebaran propaganda perjuangan.Poster propaganda tersebut menunjukkan adanya keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh pihak Indonesia saat itu sehingga gambar hanya dicetak dalam format hitam-putih.
Poster ini menunjukkan keterlibatan seniman dalam perjuangan melalui pembuatan poster propaganda perjuangan.
Poster ini merupakan anjuran kepada rakyat Indonesia untuk siap berjuang.
Sisi kiri poster ini menunjukkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu orang Indonesia dapat bekerja di tanah mereka sendiri dengan aman dan damai tanpa campur tangan dari bangsa lain. Sementara itu, sisi kanan poster menunjukkan situasi perang yang sedang terjadi saat itu.
Tulisan pada poster mencerminkan nilai yang dianut bangsa Indonesia yaitu cinta damai tetapi siap berjuang demi mempertahankan kemerdekaannya.

3. Beberapa sumber sejarah seperti foto yang disimpan oleh ANRI (https://anri.sikn.go.id/index.php/perundingan-linggajati-di-linggajati-jawabarat) maupun sketsa yang dibuat oleh Henk Ngantung menunjukkan bahwa Sukarno dan Hatta datang dalam Perundingan Linggarjati. Namun, mengapa keduanya tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut?

Kunci jawaban:

Sukarno dan Hatta memiliki posisi penting dalam politik Indonesia di masa Revolusi. Pihak Belanda dan Inggris pun menyadari hal ini. Oleh karenanya, mereka menginginkan kedua pemimpin Indonesia ini turut hadir dalam Perundingan Linggarjati pada November 1946. Meski turut berperan dan memberikan sumbangan pikiran, Sukarno dan Hatta bukanlah anggota delegasi RI dalam perundingan tersebut. Oleh karenanya, keduanya tidak ikut menandatangani naskah Perjanjian Linggarjati.

4. Perhatikan foto berikut ini!

Foto di atas merupakan bagian dari koleksi IPPHOS yang dibuat tahun 1949 dan saat ini tersimpan di Arsip Nasional Indonesia. Pada keterangan gambar yang tertera pada laman ANRI disebutkan “Para pasukan gerilya sedang berjaga-jaga di area persawahan. Tampak para petani sedang memanen hasil pertanian”. Berdasarkan sumber sejarah tersebut, informasi apa saja yang kita dapatkan tentang kehidupan masyarakat di masa revolusi?

Kunci jawaban:

Peserta didik dapat menyebutkan salah satu (atau lebih) dari informasi berikut:

Selama revolusi, sebagian rakyat Indonesia bergabung sebagai gerilyawan, tetapi ada juga yang tetap melakukan aktivitas lainnya, misalnya bertani.
Sumber sejarah tersebut menunjukkan bahwa teknologi pertanian masih sederhana sehingga diperlukan banyak orang untuk melakukan panen secara tradisional. Selain itu, foto itu juga menunjukkan anak-anak yang juga diajak ke sawah untuk ikut kegiatan panen.
Foto dan keterangan yang menyertainya mengindikasikan bahwa situasi keamanan masih belum stabil sehingga para petani yang sedang melakukan panen harus dijaga oleh gerilyawan.
Sumber sejarah di atas juga menunjukkan kedekatan antara rakyat dan gerilyawan atau pejuang kemerdekaan.
5. Proses penggabungan negara-negara bagian RIS ke dalam RI melibatkan perundingan dan kompromi yang tidak mudah, terutama untuk Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Mengapa hal ini terjadi?

Kunci jawaban:

Pada awalnya NST menginginkan tetap menjadi negara bagian dari RIS dan tidak ingin melebur ke dalam RI. Akan tetapi, aksi para pemuda pendukung kemerdekaan RI di masa awal Revolusi yang menyasar kelompok tertentu membuat mereka trauma. Sementara itu, kedudukan NIT secara politis cukup kuat karena memiliki wilayah yang luas dan secara historis lebih awal dikuasai oleh Sekutu dan Belanda setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kerja sama antara pihak Sekutu, Belanda dan penguasa lokal di NIT selama masa Revolusi telah membuat negara bagian ini memiliki kedudukan kuat sebagai negara federal yang terpisah dari RI dalam RIS. Alasan-alasan itulah yang membuat perundingan dengan pihak NST dan NIT untuk bergabung dengan RI memakan waktu yang relatif lebih lama daripada negara-negara bagian lainnya.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan sejarah kelas 12.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.