TRIBUN-BALI.COM - Sebagai langkah nyata mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat.

Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional  atau yang sering dikenal makan bergizi gratis (MBG).

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut, secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN Dadan Hindayana, di Plaza BPJamsostek Jakarta.

Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Baca juga: MBG Perdana di Badung Sasar 528 Peserta Didik,  Siswa Dapat Jajan, Minuman, Telur Ayam & Jeruk

Baca juga: MAKAN Bergizi Gratis Sasar 2 Sekolah, MBG di Denpasar Mulai Dilaksanakan Hari Ini 

Dalam keterangannya, Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. 

“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,”ujar Anggoro dalam rilisnya. 

Pihaknya menambahkan, bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,”imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,”ujar Dadan.

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,"terang Anggoro.

Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera,"tutup Anggoro.

Pada kesempatan berbeda  Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, di Denpasar mengatakan siap mendukung suksesnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat daerah, di mana pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat MBG di wilayah Banuspa.

“Tentu kami mendukung sepenuhnya, dan siap menindaklanjuti kerjasama yang sudah dilakukan ditingkat pusat. Bahkan kita berharap ini juga bisa memotivasi perusahaan atau pekerja untuk memiliki perlindungan Sosial Ketenagakerjaan,” tutupnya. (*)