Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini.
Rencana ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto tengah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Stimulus tersebut antara lain program diskon untuk menyambut momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), seperti diskon tarif pesawat, diskon tarif tol, hingga diskon tiket kereta api.
Stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025 dan akan mulai berlaku selama dua bulan, Desember 2025-Januari 2026.
Baca juga: RESMI! Harga Tiket Pesawat Turun 13-14 Persen, Selama 15 Hari, Menhub Pastikan Kapasitas Penerbangan
“Kami berharap nanti diumumkan lebih awal,” ujar Airlangga, beberapa hari lalu.
Airlangga memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Stimulus tersebut akan dikucurkan kepada masyarakat untuk menyambut momen Natal-Tahun Baru (Nataru) 2025.
Airlangga menjelaskan, stimulus yang akan berlanjut adalah diskon tarif tiket pesawat, diskon tarif kereta api, hingga diskon jalan tol.
“Pesawat, jalan tol, paling banyak kereta api (diskonnya),” ujar Airlangga.
Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa diskon tarif listrik tetap tidak akan ada dalam stimulus yang akan dikucurkan pemerintah.
Stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025 dan akan mulai berlaku selama dua bulan, yakni Desember-Januari 2025.
Untuk diketahui, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik selama periode Juni-Juli 2025 yang juga bertepatan dengan momentum liburan sekolah.
Adapun paket stimulus tersebut antara lain diskon transportasi sebesar Rp 0,94 triliun, diskon tarif tol sebesar Rp 0,65 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 10,72 triliun, bantuan pangan dan kartu sembako Rp 11,93 triliun, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp 0,2 triliun.
Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry mengingatkan pentingnya membeli tiket ferry secara online lewat aplikasi atau situs resmi Ferizy.
Selain untuk kemudahan, sistem ini dirancang agar perjalanan lebih aman, tertib, dan bebas dari praktik percaloan.
“Reservasi online bukan hanya soal efisiensi, tapi juga perlindungan bagi penumpang. Semua transaksi tercatat, sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan atau calo,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, dalam keterangannya.
Ferizy yang sudah diterapkan sejak 2020 juga memastikan integrasi data penumpang dan operator.
Ini krusial, apalagi setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025, yang menewaskan 18 orang dan 17 lainnya masih hilang.
Menurut Heru, salah satu penyebab risiko dalam kecelakaan laut adalah data manifest yang tidak akurat.
“Kalau beli tiket lewat calo atau pakai data palsu, nama Anda bisa tak tercantum dalam manifest. Itu artinya, tidak ada perlindungan hukum atau klaim asuransi,” tegasnya.
ASDP menekankan bahwa sistem Ferizy hanya mencatat data sesuai input pengguna. Karena itu, ketelitian saat mengisi data penumpang dan kendaraan jadi tanggung jawab masing-masing. (kontan)
Perkuat Sistem Digital
ASDP menegaskan komitmennya memperkuat sistem digital, memperbaiki area pelabuhan, dan mengedukasi penumpang tentang pentingnya beli tiket resmi dengan data asli.
Bersama aparat kepolisian dan otoritas pelabuhan, ASDP juga menggencarkan pengawasan untuk memberantas calo.
Ferizy sebagai platform resmi hanya memproses data yang diinput langsung oleh penumpang.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak membeli tiket dari pihak tidak resmi karena bisa berujung fatal, tidak tercatat di manifest, dan tak dilindungi asuransi jika terjadi musibah.
“Keselamatan hanya bisa terwujud jika semua pihak sadar pentingnya sistem yang tertib dan transparan,” kata Direktur Utama ASDP, Heru Widodo.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, menekankan pentingnya inspeksi kapal yang rutin dan menyeluruh, tak cukup hanya pemeriksaan tahunan.
Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, menyebut insiden KMP Pratama Jaya sebagai alarm keras.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, tapi bukti lemahnya sistem keselamatan. Keselamatan warga harus jadi prioritas nasional,” ujarnya.
Komisi V juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan kualitas layanan pelabuhan.
Mereka mengapresiasi keterlibatan ASDP dalam operasi SAR dan keterbukaan selama evaluasi, namun menuntut konsistensi dalam penerapan SOP keselamatan dan pembenahan infrastruktur. (kontan)
Kumpulan Artikel Bali