TRIBUN-BALI.COM  — DPRD Bali menggelar Rapat Anggaran yang membahas APBD Induk Tahun Anggaran (TA) 2026 bersama eksekutif di Kantor DPRD pada, Selasa (26/8).

Dari hasil rapat tersebut, terdapat pengurangan dana dari pemerintah pusat dengan jumlah APBD diperkirakan sekitar Rp 5 triliun. 

Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan penggenjotan pendapatan. Wakil Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa mengatakan untuk final perancangan APBD masih menunggu anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia pun berharap pungutan wisatawan asing (PWA) mampu meningkatkan APBD Bali. 

Baca juga: KERIS Tenis Club Milik Badung Sebagai Juara 4, Kejuaraan Tenis Beregu Putra Baveti Rocky Cup 2025

Baca juga: IHSG Ditutup Melemah, Saham Big Bank Bervariasi

“Kami berharap dari Rp 5 triliun itu ada peningkatan tambahan lagi dari PWA. Sehingga bisa mengakomodir pembangunan infrastruktur di Bali,” katanya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, DPRD mendapat laporan akan ada penguranan dana dari pusat terutama terutama untuk pembangunan fisik.

Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di Bali, Pemprov Bali telah bekerja sama dengan Pemkot, Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar menghimpun dana gotong royong untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 

“Badung sebanyak Rp 300 miliar, Denpasar sebanyak Rp 30 miliar dan Gianyar Rp 38 miliar membiayai infrastruktur provinsi dan daerah,” imbuhnya. 

Sementara itu, capaian PWA yang dilakukan saat ini belum maksimal. Di mana, per tahun 2024 jumlah PWA yang terkumpul hanya mencapai Rp 318 miliar atau 32 persen dari total pembayaran seharusnya.

Sedangkan di tahun 2025 capaian PWA hingga pertengahan Agustus 2015 hanya Rp 229 miliar atau 34?ri jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali.

Selain itu, Tower Turyapada juga diharapkan menjadi mesin uang Pemprov Bali. Disel mendorong, sebagai pemancar siaran dan internet juga dimanfaatkan oleh provider-provider besar.

“Walaupun provider-provider itu kemarin sudah ada perjanjian dengan kabupaten kota sehingga dengan  kita punya memberitahu ke mereka agar bisa merapat ke turyapada melalui diskominfo sehingga provider itu bisa menjadi pendapatan kita,” kata dia. (sar)