Sering Jadi Mubazir, Ketua Komisi IV DPRD Bali Suwirta Nilai MBG Harus Dievaluasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Tak semua siswa menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Nusa Penida. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, yang membidangi pendidikan. 

Bahkan laporan dari kepala sekolah, yang menghabiskan makanan hanya 10 persen.

“Nah sekarang udah biasa makan nasi beras kan, nah kita lihat ternyata nasinya tidak dimakan. Bahkan informasi dari sekolah tersebut hanya 10 persen ya, itu dimakan oleh anak-anaknya kan," ucap Suwirta, Sabtu 1 November 2025. 

Baca juga: BARU Terealisasi 37 Persen di Bali, BGN Targetkan 82,9 Juta Penerima MBG Hingga Akhir 2025

Program yang telah memakan banyak anggaran APBN mesti diawasi dan dievaluasi, supaya tepat sasaran dan tidak mubazir. 

Menurut Suwirta, kemungkinan zaman saat ini anak-anak lebih suka makanan cepat saji dibandingkan nasi dan tempe.

“Mungkin sekarang mereka suka makan hamburger, kentucky kan gitu kan. Nah kemarin dikasih tempe itu, tempenya yang itu saya lihat sampai tidak dimakan," bebernya. 

Suwirta juga memberikan saran untuk penyedia makanan supaya lebih memperhatikan buah yang disajikan. Harapnya tidak terlalu kecil.

"Ya jeruk lah dikasih yang besar ya, jangan kayak kasih jeruk nipis, kemudian kasih semangka juga, jangan setipis silet gitu kan," terangnya. 

Kemudian, lebih lanjut Suwirta menyampaikan, sajian MBG yang dia rasa harus dievaluasi, karena mungkin pengaruh perbedaan harga untuk wilayah daratan dan lautan yang berbeda. 

Salah satunya di Pulau Nusa Penida merupakan wilayah di Kabupaten Klungkung, hanya bisa diakses kapal. 

Sehingga menyebabkan bahan-bahan makanan lebih mahal dibandingkan di wilayah daratan.

"Nah mungkin ini kalau memang kurang, karena ada di tempat-tempat tertentu seperti di Nusa Penida ini, akan ada kemahalan harga, akibat inflasi," ucapnya.

Dengan harga Rp10.000 di Klungkung daratan dengan di Nusa Penida itu berbeda. Kalau di Nusa Penida dengan uang Rp10.000 tidak akan dapat apa-apa.  

Maka dari itu, pemerintahan daerah sebenarnya bisa memberikan dukungan dengan memudahkan akses ke wilayah yang sulit dijangkau.