Dinas Ketenagakerjaan Buka Peluang UMP Bali 2026 Naik, FSPM Harap Ada Kenaikan Minimal 10 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana mengharapkan ada kenaikan UMP Bali 2026 minimal 10 persen.

Hal ini dia ungkapkan usai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan membuka peluang kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali tahun 2026.

Menurut Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, setidaknya kenaikan gaji tahun ini bis amencapai 10-15 persen. 

Hal ini mengingat kenaikan upah buruh selama 10 tahun kebelakang sangat sedikit.

Baca juga: Dinas Ketenagakerjaan Sebut UMP Bali 2026 Berpotensi Naik, Ini Daftar UMP Bali Sepanjang 5 Tahun

“Sampai saat ini kami belum tahu apa ketentuan yang akan dijadikan acuan negara, karena belum ada,”

“Tetapi kami harapkan kenaikan 10 sampai 15 persen. Itu harapan kita,” kara Rai Budi, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 4 dengan kenaikan upah buruh terkecil.

“Jadi buat kami, kami punya harapan pada (Presiden) Prabowo bisa memberikan kesejahteraan buruh,”

“Karena melihat kenaikan upah buruh baik UMP dan UMK sangat jauh dari hidup layak yang seharusnya,” pintanya. 

Baca juga: RSUD Klungkung Rancang Sistem Informasi Berbasis Web, Bupati Satria Launching Inovasi "SIMADU"

Beberapa alasan yang mendasari usulan tersebut salah satunya harga kebutuhan hidup saat ini cukup tinggi.

“Karena kecilnya kenaikan upah, menjadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Tidak mampu terbeli oleh masyarakat,” paparnya.

Sehingga ia berharap buruh bisa mendapatkan upah yang layak sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan layak. 

“Bagaimana hak dan kesejahteraan buruh menjadi prioritas negara. Jika buruh sejahtera, maka rakyat juga sejahtera,” paparnya.

Selain itu, ia juga berharap kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat menjadi perhatian negara. 

Ia juga berharap jangan sampai suara-suara buruh dibungkam bahkan berujung pada kriminalisasi. 

Baca juga: Empat Warga Positif Narkoba Saat Sidak Tim Gabungan di Karangasem, Dua Merupakan Residivis