Menpar Soroti Tingkat Kunjungan di Bali, Okupansi Hotel Bisa Drop 50 Persen 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Berdasarkan pembukuan di hotel masing-masing, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat banyak angka okupansi yang menurun di pekan pertama tahun 2026. 

Bahkan PHRI Bali menyebut okupansi hotel bisa drop menjadi 50-60 persen ketika musim libur Tahun Baru berakhir.

Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati membeberkan laporan kondisi pariwisata saat high season libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Baca juga: Awali 2026, Menpar Kunker ke Bali Soroti Jumlah Wisatawan Domestik Turun Saat Nataru

Cok Ace menerangkan di pekan pertama hingga pekan kedua Desember jumlah wisatawan masuk Bali tidak terlalu banyak.

Dan, biasanya wisatawan meningkat di pekan ketiga hingga minggu keempat. 

“Kondisi sekarang kalau kami dapat informasi dari anggota kami di Bali Hotel Asosiasi itu yang sekarang di minggu pertama dan kedua antara 60-70 persen kemudian non-change (tidak berubah), hanya berkisar di antara 20-50 persen,” ungkap Cok Ace. 

Baca juga: KUNJUNGAN Wisatawan di DTW Tanah Lot Menurun, Ini Alasannya!

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk di pekan ketiga okupansi naik 85 persen.

Biasanya non-change kata Cok Ace, berada di bawah 10-20 persen. Namun pekan pertama di bulan Januari tepatnya 4 Januari 2026 sesuai dengan kondisi pembukuan yang ada di masing-masing hotel cukup banyak angka okupansi yang turun. 

“Kalau sekarang posisi (okupansi) kami ada di 85 persen. Nah, nanti pada minggu pertama khususnya setelah tanggal 4 Januari, ketika musim libur berakhir drop menjadi 50-60 persen,” kata Cok Ace. 

Baca juga: Kunjungan Wisatawan ke Gianyar Capai 4 Juta Lebih, Didominasi Tirta Empul dan Monkey Forest Ubud

Permasalahan di Bali belakangan sering di-framing di media sosial seperti sepi di jalan, banjir dan sampah sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Menurut Cok Ace, jika diamati data wisatawan yang masuk melalui udara atau airport maupun melalui laut atau darat mengalami penurunan yang cukup signifikan tahun 2025.

Di bulan Desember jumlah wisawatan nusantara menurun 42 persen. Sedangkan yang masuk melalui airport turun hanya 8,3 persen. 

“Jadi yang signifikan adalah hilangnya kunjungan wisatawan domestik yang lewat darat itu yang biasanya datang dengan kendaraan memacetkan jalan-jalan. Kalau tahun lalu Bali dikunjungi 6,3 juta wisatawan sekarang 7 juta lebih."

"Tahun lalu itu macet sampai berapa kilometer. Padahal wisatawan mancanegaranya hanya 6,3 juta. Itu artinya kontribusi lokal pada waktu itu sangat tinggi. Jadi ini sebagai gambaran. Kami sangat khawatir walaupun kami terus berjuang,” terangnya. 

Sementara itu, mengawali hari pertama di tahun 2026, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Kamis (1/1).

Kunker Menpar ke Bali sekaligus memastikan kesiapan layanan pariwisata bagi wisatawan yang berlibur ke Bali pada puncak libur Nataru 2025/2026.

“Saya baru tiba di Bali dan langsung melihat aktivitas kedatangan serta keberangkatan wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, sebagai bagian dari pemantauan periode libur Nataru di Bali,” jelas Widiyanti. 

Menpar dan rombongan memulai kunjungan dengan meninjau Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, didampingi General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, beserta jajaran. 

Di bandara, Widiyanti meninjau alur pelayanan dan menyapa petugas di sejumlah titik mulai dari area check-in counter, imigrasi, area food and beverage, pusat souvenir, hingga layanan Visa on Arrival (VoA) dan Kantor Bea Cukai.

Selain itu, ia juga berinteraksi langsung dengan wisatawan untuk mendengar kesan mereka mengenai pelayanan bandara serta pengalaman berlibur di Bali. Sejumlah wisatawan juga menerima cenderamata dari Menpar. 

Peninjauan dilanjutkan ke Posko Terpadu di Terminal Keberangkatan Domestik. Di lokasi ini, Menteri Widiyanti menerima paparan data terkini mengenai jumlah wisatawan, pergerakan penerbangan, dan rute-rute yang dilayani.

Berdasarkan laporan Angkasa Pura Bali dan Gubernur Bali Wayan Koster, jumlah kunjungan wisman melalui jalur udara hingga akhir Desember 2025 diperkirakan telah menembus lebih dari 7,05 juta orang.

Angka ini meningkat 11 persen dibanding tahun 2024 yang mencapai sekitar 6,3 juta kunjungan.

“Ini merupakan rekor tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali,” ujar Widiyanti.

Sementara itu, pergerakan wisnus ke Bali pada 2025 tercatat mencapai 9,28 juta kunjungan atau turun sekitar 700 ribu kunjungan dibanding 2024. Namun, pada periode Nataru kali ini, pergerakan wisnus semakin terdistribusi ke berbagai destinasi di Indonesia.

Diharapkan target nasional 1,08 miliar perjalanan wisnus tetap tercapai.

“Perlu saya tekankan bahwa wisatawan nusantara adalah kekuatan pariwisata Indonesia. Semua daerah tujuan wisata akan menikmati manfaat ekonomi sesuai preferensi wisatawan. Kebahagiaan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesan adalah hal terpenting yang harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menteri Widiyanti.

Usai dari bandara, Menteri Widiyanti meninjau Icon Mall, pusat perbelanjaan di kawasan Sanur yang memiliki akses langsung ke pantai.

Icon Mall juga memiliki pasar terapung indoor terbesar di Asia Tenggara yang menghadirkan produk UMKM lokal berupa kuliner dan kerajinan. Selama libur Nataru, jumlah pengunjung mencapai sekitar 40 ribu orang per hari.

Sebelumnya, total wisatawan mancanegara (wisman) dan wisnus tahun 2025 mencapai 16,3 juta orang lebih rendah sekitar 100.000 dari tahun 2024 yang mencapai 10,4 juta orang. Secara total menurun sedikit.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali masih destinasi menarik bagi masyarakat dunia.

Data ini sekaligus menjawab tidak benar Bali sepi. Jumlah wisman melalui Cruise di pelabuhan Benoa tahun 2025 mencapai diatas 71.000 lebih tinggi dari Tahun 2024 yang jumlahnya 53.000 orang. 

“Tahun 2026 perlu evaluasi terkait penurunan wisnus. Apakah ada kaitan dengan penurunan jumlah penerbangan ke Bali, mahalnya tiket, isu banjir, atau perubahan pola wisnus dari jalan udara ke jalan darat,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster. (sar)  

ASITA Bali Keluhkan Online Travel Agent

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) mesadu ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar) saat Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Puri Saren Ubud, Kabupaten Gianyar, Kamis (1/1). 

Dalam diskusi pariwisata bersama stakeholder, Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra mengungkapkan masih melihat terdapat Online Travel Agent (OTA) yang mempromosikan produk pariwisata tak berlisensi.  

“Oleh karena itu, harapan kami agar pemerintah pusat juga mendukung kami di Bali untuk bisa menertibkan utamanya Online Travel Agent (OTA) yang selama ini men-featuring produk-produk pariwisata yang non-licensed. Nah inilah yang menyebabkan terjadi carut-marut dan price war di Bali di dalam kami melakukan bisnis pariwisata,” kata Winastra. 

Selain itu juga ia menyampaikan keluhan terkait dengan perizinan transportasi pariwisata di Bali. Sebelumnya ia telah melapor kepada Gubernur Bali, ternyata izin transportasi pariwisata itu harus di-apply di pusat.

Winastra mengaku sudah pernah bertemu dengan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, dan mengatakan sejatinya transportasi laut dan darat itu dikelola daerah bukan pusat. 

“Oleh karena itu, harapan kami karena Pak Gubernur sudah mengirimkan surat ke Dirjen, sampai hari ini (kemarin) belum ada respon dari Kementerian Perhubungan. Harapan kami, seluruh kewenangan izin transportasi pariwisata itu bisa dilakukan di Bali. Karena kami takut, ketika pariwisata ini berkualitas, tetapi banyak sekali mobil-mobil yang tidak berizin, yang sangat susah kami dapatkan, ini juga menjadi kendala,” terangnya. 

Menanggapi aduan tersebut, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, terkait dengan vila ilegal atau tak berizin ia sudah berkoordinasi.

Widiyanti tak menampik banyak sekali vila ilegal yang tidak berizin dan tidak bayar pajak beroperasi di Bali. 

“Nah memang kami bersama-sama Pemda sudah mendata dan mengawasi dan memberi coaching clinic (bimbingan). Tapi kami melihat itu mungkin lambat, karena mereka banyak sekali. Saya mengambil jalan pintas kemarin, memanggil semua Online Travel Agent (OTA) ke kantor, menyampaikan ini tidak bisa dibiarkan, bahwa pertama Online Travel Agent (OTA)-nya harus punya izin di Indonesia, punya kantor di Indonesia. Itu sudah Perpres yang terbaru,” ujar Widiyanti.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk merchant-merchant, seluruh akomodasi para wisata jangka pendek harus memiliki izin KLBI yang sesuai. Banyak yang pakai nominee dan tidak membayar pajak, bayarnya di luar negeri, datang ke Indonesia hanya mengambil kunci lalu kembali lagi ke negaranya. 

“Jadi saya ingin semua online travel agent menyurati. Kami sudah buatkan suratnya, caranya bagaimana meng-apply untuk izin. Jadi mereka tugasnya hanya menyebarkan saja ke merchant mereka. Kami beri waktu tadinya 31 Desember 2025. Mereka bilang, tidak cukup waktu dan lain sebagainya, kami perpanjang jadi 31 Maret 2026, setelah itu di-list,” kata dia.

Kemudian untuk izin transportasi pariwisata banyak yang bermasalah. Widiyanti memberikan contoh seperti baru-baru ini terjadi di Labuan Bajo, ada kecelakaan kapal hingga tenggelam dan sebagainya.

“Nah semua di bawah Kementerian Perhubungan, sebenarnya izin berlayar, izin layak jalan dan lain sebagainya. Dari kementerian pariwisata hanya bertugas untuk memberi training bagaimana hospitality, kalau transportasi pariwisata,” katanya. 

Ia pun siap mendampingi asosiasi Bali jika akan melakukan audiensi mengenai permasalahan transportasi pariwisata ke Kementerian Perhubungan.

“Kami sering sekali berdiskusi dengan Menteri Perhubungan, kami sudah ketemu mungkin tiga kali dengan beliau. Beliau sangat akumulatif,” pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Pariwisata Bali