Pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani Titik 9 dan 10 Dimulai, Koster Ungkap Rencana Titik 12

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani melalui kegiatan Upacara Adat Ngeruak dan Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2. Kegiatan ini digelar di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan ini merupakan bagian strategis dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, sekaligus meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, dan kelancaran distribusi logistik.

Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan jalan shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Dalam hitungan minggu setelah pelantikan, Gubernur Koster langsung menghadap Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelanjutan pembangunan shortcut yang telah direncanakan dari Titik 1 hingga Titik 12.

“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.

Ia mengucapkan proyek tetap berjalan dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Gubernur Koster juga menegaskan perannya dalam mengawal proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak, hingga penentuan waktu ground breaking.

“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” jelasnya sambil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.

Ke depan, Gubernur Koster juga mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki medan paling berat. Ia menargetkan proses pembebasan lahan dimulai pada tahun 2026, sehingga konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030.

“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis di Bali paling lambat tahun 2030, pada periode keduanya sebagai gubernur.

Jaga Keberlanjutan Bali sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia

Penuntasan infrastruktur ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia.

Menurut Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, yakni mencapai 66 persen. Kontribusi tersebut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat meningkat, dengan tingkat hunian hotel berada di kisaran 75–85 persen.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan dampak negatif, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua persoalan tersebut, menurutnya, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.

“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan dan mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, telah menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.