Besok Petugas Stop Angkut Sampah di Denpasar, Warga Kos-kosan: Kami Harus Buang ke Mana?

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Hitung mundur penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember 2025 memicu gelombang kepanikan di tengah masyarakat. 

Bukan tanpa alasan, instruksi penutupan ini dinilai terburu-buru lantaran belum dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan sampah di tingkat desa maupun kecamatan.

Keresahan memuncak setelah sejumlah petugas swakelola sampah mengumumkan bahwa Jumat, 19 Desember 2025, adalah hari terakhir pengangkutan sampah dari rumah warga dan pemukiman padat.

Baca juga: Libur Nataru dan Antisipasi Kemacetan Pemkot Denpasar Siapkan Parkir Bus di Terminal Ubung

Bagi warga yang memiliki lahan luas, menimbun sampah mungkin masih memungkinkan. Namun, bagi penghuni kamar kos di Denpasar dan sekitarnya, kebijakan ini dianggap mencekik.

Sri Rahayu, seorang penghuni kos di Jalan Pulau Misol Denpasar, mengaku bingung menghadapi kenyataan jika sampahnya tidak akan lagi diangkut.

"Kami hanya tinggal di sepetak kamar kos. Tidak punya lahan sendiri untuk mengelola atau menimbun sampah. Setelah tanggal 19, kami disuruh atur sendiri. Ini maksudnya bagaimana?" keluhnya saat dijumpai Tribun Bali, pada Kamis 18 Desember 2025.

Baca juga: Jelang Pekan ke-15, Bali United: Jens Raven dan Punggawa Timnas Diberi Waktu Rehat

Senada dengan Sri, Veronica, seorang ibu rumah tangga yang juga tinggal di area padat, merasa pemerintah harusnya lebih siap rencana jika mengambil kebijakan. 

Ia bahkan melontarkan sindiran pedas sebagai bentuk protes.

"Apa saya harus buang semua alat dapur supaya tidak masak lagi? Biar tidak ada sampah rumah tangga?" cetusnya.

Kritik tajam juga datang dari warga lain yang menilai pemerintah terlalu memaksakan keadaan. Al Amin, salah satu warga, menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sebenarnya sudah mulai tumbuh, namun tidak didukung oleh fasilitas yang mumpuni.

"Sesuai aturan, fasilitas sarana penampungan sementara dan sistem pengolahan itu wajib disediakan pemerintah. Tapi kenyataannya? Infrastruktur di tiap desa belum siap, Ini sangat tidak masuk akal," tegas Al Amin.

"Kami sebagai masyarakat kan partisipasinya memilah sampah berdasarkan sumbernya, itu audah kami lakukan, tapi sistem operasi pengelolaannya kan tanggung jawab pemerintah," tandasnya.

"Apa iya kami warga kos yang hanya tinggal sewa di sepetak kamar lalu menjadikan kamar kecil kami tempat penampungan dan pengelolaan sampah juga ?," jabarnya. 

Ia juga menyoroti ironi pendapatan daerah Bali yang besar dari pajak hotel, restoran, hingga retribusi pariwisata. Sayangnya, anggaran untuk masalah krusial seperti sampah justru dinilai tidak begitu kentara saat masalah seperti ini.

Pantauan di Tribun Bali di beberapa sudut Kota Denpasar sampah juga mulai menumpuk di pinggir jalan raya.

Warga berharap Gubernur dan jajarannya menunda penutupan hingga infrastruktur di tingkat hilir desa/kecamatan benar-benar mampu menyerap volume sampah harian.

Jika pemerintah tetap bersikeras tanpa solusi konkret bagi penghuni kos dan kawasan padat, dikhawatirkan Pulau Dewata akan berubah menjadi "Pulau Sampah" tepat di puncak musim liburan akhir tahun. (*)