Usai Dilaporkan ke Mabes Polri, Kini Wali Kota Denpasar Diteror! 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pernyataan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan terus memanas.

Setelah Jaya Negara resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri, kini sang wali kota mendapatkan teror dari orang-orang tak dikenal (OTK) di Denpasar.

Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) sebelumnya resmi melayangkan laporan ke Bareskrim Polri pada Kamis, 19 Februari 2026 siang.

FSKMP melaporkan Jaya Negara terkait pernyataan mengenai penonaktifan PBI BPJS Kesehatan desil 6 – 10 yang dinilai sebagai fitnah terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Walikota Denpasar Banjir Dukungan, Masyarakat dan Pegawai Suarakan Tagline Kami Bersama Walikota

Laporan oleh Law Office S Advocate & Partners ini ditujukan kepada Wakabareskrim dengan jenis laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS).

Koordinator FSKMP, Purwanto M. Ali berharap laporan FSKMP dapat diterima dan segera diproses oleh Bareskrim Mabes Polri.

Purwanto mengatakan, meskipun Walikota Denpasar telah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku keliru dalam memahami Inpres tersebut, ia menyebut dampak dari pernyataan awal tersebut terus meluas di media sosial. 

Menurutnya, narasi awal yang masih beredar tersebut kini menjadi konsumsi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan pemerintah pusat.

Baca juga: Terkait Penyerangan Kantor BPJS dan Spanduk Walikota Pembohong, Ini Tanggapan Pemkot Denpasar

"Nah, ini dampak ini yang sangat merugikan, itu nggak bisa dibendung namanya netizen, kan begitu. Pihak-pihak yang anti-pemerintah, yang anti presiden kan terus menggoreng ini. Nah ini masalahnya. Itulah yang kami anggap bahwa pernyataan pertama yang ceroboh itu sebagai fitnah kepada Presiden."

"Ya kan, dan sudah diakui bahwa dia keliru kan begitu. Tapi nggak memikirkan dampaknya di dunia digital kayak sekarang ini, zaman medsos sekarang ini, pejabat ngomong keliru bisa digoreng," katanya.

"Ini seolah-olah Presiden itu nggak pro-rakyat, yang pro-rakyat itu Walikota Denpasar doang, kan begitu kesannya. Ini kan disayangkan. Inpres itu kan sudah Februari tahun 2025, setahun yang lalu. Kenapa baru sekarang?" imbuhnya.

Selain sebagai Koordinator FSKMP, Purwanto juga merupakan Ketua Umum Relawan Komandan Prabowo-Rakabuming (Koprabu).

Sementara FSKMP disebut-sebut merupakan forum silaturahmi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari relawan, komunitas rumah susun, hingga kelompok disabilitas. 

Teror Spanduk “Wali Kota Pembohong”

Dua hari berselang setelah resmi dilaporkan ke Mabes Polri, kini Wali Kota Denpasar mendapatkan teror, Sabtu 21 Februari 2026 malam. 

Diduga kuat aksi teror ini masih terkait dengan BPJS Kesehatan tersebut.

Namun aksi teror yang dilakukan sekitar 20 orang itu tidak dilakukan di Kantor Wali Kota Denpasar.

Teror dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar di Jalan D.I. Panjaitan, Renon. 

Kejadian ini terjadi pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 19.30 Wita.

Para penyerang yang berjumlah kurang lebih 20 orang ini bergerak dengan penutup wajah rapat.

Massa melempari area kantor BPJS Kesehatan dengan batu.

Mereka kemudian memasang dua spanduk di pintu gerbang sebelah utara dan selatan.

Spanduk dengan kain putih polos disemprot dengan cat pilok merah ini bertuliskan Wali Kota Pembohong dan Save APBD BPJS Untuk Rakyat Miskin.

Pihak BPJS Kesehatan Kota Denpasar pun melaporkan kejadian penyerangan tersebut ke polisi.

Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Rendy Gilbery Rantung, mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak tinggal diam atas insiden anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK) tersebut.

"Bahwa benar memang terjadi kejadian tersebut dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan sedang ditindaklanjuti," ujar Rendy kepada Tribun Bali, pada Minggu 22 Februari 2026. 
 
Terpisah, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, membenarkan adanya laporan masuk dari pihak BPJS. 

Ia mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencuat tak lama setelah adanya dinamika di media sosial unggahan terkait Wali Kota Denpasar dan BPJS Kesehatan.

"Ada laporan yang dilaporkan oleh Kabag SDM BPJS Cabang Denpasar. Berkas sudah kami kirim ke Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) untuk proses lanjut," jelas Kombes Ariasandy.

Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Ni Wayan Legi Sugiati Saputri, menyatakan peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib oleh BPJS Kesehatan Denpasar.

Pemkot Denpasar saat ini posisinya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Setau saya dari media peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh pemilik kantor atau BPJS. Dari kami dalam posisi menunggu perkembangan lebih lanjut," ungkapnya, Minggu 22 Februari 2026.

Kader Gerindra Sesalkan Aksi Teror

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar yang juga kader Partai Gerindra, Ida Bagus Yoga Adi Putra alias Gus Yoga, menyayangkan adanya pelaporan dan menyesalkan aksi teror di Kantor BPJS Kesehatan Denpasar.

Menurut Gus Yoga, Wali Kota telah meminta maaf, dan seharusnya tak ada pelaporan lagi.

Ketua DPC Gerindra Denpasar ini pun mengajak semua untuk guyub dan rukun.

Apalagi pada 27 Februari ini, Kota Denpasar akan merayakan ulang tahun.

"Menurut saya, Pak Wali sudah meminta maaf, terkait pelaporan lebih baik jangan. Jangan habiskan energi untuk berkonflik," kata Gus Yoga.

Ia yang telah menjadi kader Gerindra sejak tahun 2010 pun mengaku telah banyak mendapat pelajaran dari Prabowo Subianto agar tidak menghabiskan energi untuk berkonflik.

Namun, dirinya mengatakan kemungkinan ada oknum yang ingin hal ini terus berlanjut.

Sehingga seakan-akan ada konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Gus Yoga juga sangat menyesalkan dan menyayangkan sampai ada kasus pelemparan batu ke Kantor BPJS Denpasar.

Baginya hal itu sangat mengganggu stabilitas di Kota Denpasar.

"Saya sangat menyesalkan sampai ada pelemparan batu. Ini kan sudah mengganggu stabilitas Kota Denpasar yang sudah guyub, penuh gotong-royong.

Apalagi Pak Wali sudah minta maaf dan jumpa pers," katanya.

Sebelumnya, Jaya Negara telah memohon maaf kepada Presiden dan Menteri Sosial atas pernyataannya yang menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar.

"Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," kata Jaya Negara, Sabtu, 14 Februari 2026 lalu.

Ia mengaku tak ada niatan sedikitpun memberikan pernyataan yang dianggap menyesatkan. Adapun maksud dari pernyataan tersebut yakni Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DSENT yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. 

"Nah, berdasarkan data ini adalah keputusan Menteri Sosial Nomor 4 poin C yang disebutkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan desil 1 sampai 5," paparnya. 

Ia mengaku mendapat laporan dari Kadis Sosial bahwa di Denpasar ada penonaktifan terhadap penerima bantuan PBI desil 6 sampai 10 sejumlah 24.401 jiwa ini. 

"Untuk itulah kami melakukan rapat dan mengundang BPJS Kesehatan Kota Denpasar, kami ingin mengambil suatu kebijakan bahwa data yang dinonaktifkan itu kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar sehingga masyarakat kami tetap mendapat pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Denpasar," kata Jaya Negara, yang juga Sekretaris DPD PDIP Bali ini.

Jaya Negara mengatakan Pemkot Denpasar telah menyiapkan dana APBD sebesar Rp 8.762.040.000 yang nantinya digunakan untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang tadinya berjumlah 24.401 peserta, setelah dilakukan proses koordinasi, validasi dan verifikasi, sebanyak 1.221 peserta telah berhasil diaktifkan. Sedangkan sebanyak 23.180 peserta masih dalam tahap verifikasi. (*)

Berita lainnya di Walikota Denpasar