Dana Tranfer Daerah Berkurang, Penghasilan Pegawai di Klungkung Tetap Aman

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Selasa (11/11/2025).

Pidato disampaikan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, yang menegaskan bahwa APBD 2026 disusun untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.

Meskipun adanya pengurangan Pendapatan transfer dari pemerintah pusat secara
keseluruhan berkurang sebesar 54 miliar.

Namun untuk TPP (tambahan penghasilan pegawai) untuk ASN di Klungkung, dirancang tetap.seperti tahun sebelumnya.

Baca juga: KRONOLOGI LENGKAP Kecelakaan di Jalan Tukad Balian Denpasar, Pemotor Tewas Seketika

Dalam pidatonya, Bupati Satria menyampaikan , setelah diterimanya pagu transfer dari pemerintah pusat, terjadi perubahan postur RAPBD. Dana transfer dari pusat turun sekitar Rp54 miliar. 

Penurunan signifikan terjadi pada Dana Insentif Fiskal (IF) dan Dana Desa, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami sedikit perubahan.

Baca juga: 2 Putra Bali di Kasus Prada Lucky, Letda Made Juni Perintah Berhubungan, dr Gede Lakukan ini

Made Satria menegaskan, hal ini tidak berpengaruh terhadap penghasilan ASN di Klungkung. Pada jenis belanja pegawai, tahun 2026 Pemda Klungkung tetap merancang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. 

Besaran TPP tahun 2026 masih tetap mengacu pada besaran TPP tahun 2025.
Ini diluar gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.
"Sesuai amanat ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui rapat
paripurna yang terhormat ini, kami memohon lembaga DPRD untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pemberian TPP ini," ungkap Made Satria.

Made Satria juga ungkapkan rasa syukur atas pertumbuhan ekonomi Bali yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan global. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, ekonomi Bali tumbuh 5,19 persen pada triwulan IV tahun 2024, dan terus meningkat hingga mencapai 6,70 persen pada triwulan II tahun 2025. 

“Dengan kondisi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita rancang lebih optimis, terutama dari sektor pariwisata, pajak daerah, dan retribusi,” ujarnya.

Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,49 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp600 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp896 miliar. Kenaikan PAD tersebut mencapai 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Namun, pendapatan transfer mengalami penurunan sekitar Rp48 miliar dari tahun 2025.

Belanja daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp1,7 triliun, meningkat sekitar 12,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi terbesar masih diarahkan pada belanja operasional senilai Rp1,4 triliun, yang mencakup belanja pegawai Rp844 miliar dan belanja barang dan jasa Rp452 miliar. 

Selain itu, belanja modal juga meningkat menjadi Rp179 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan.

“Kami tetap menganggarkan program prioritas seperti angkutan siswa gratis, santunan kematian, pelatihan kapal pesiar dan calon polisi bagi masyarakat kurang mampu, serta program TOSS dan UHC,” kata Satria.