Bank Mantap dan Kantor Regional X BKN Denpasar Gelar Kerjasama

TRIBUN-BALI.com, DENPASAR - Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar dan PT Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap) melangsungkan Memorandum of Understanding (MoU) atau Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai bentuk kerjasama antara kedua belah pihak.

Acara penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Regional X BKN Denpasar, Jalan By Pass Ngurah Rai No 646, Suwung, Denpasar, Bali, Kamis (31/3/2016).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Made Ardita selaku Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos, Nixon Napitupulu.

Seusai melakukan penandatanganan, Ardita mengatakan, kerjasama yang dilakukan bersama Bank Mantap bisa saling menguntungkan satu sama lain.

“Otomatis apa yang oleh Bank Mantap kepada Kantor Regional X BKN Denpasar memberikan nuansa baru dan kesejahteraan bisa dicapai dengan kerjasama ini. Hal itu karena akan memberikan suatu manfaat, khususnya pegawai-pegawai yang ada di sini,” kata Ardita.

Menurutnya, bentuk kerja sama antara Kantor Regional X BKN Denpasar yang menaungi 41 kabupaten/kota dan 3 provinsi (Bali Nusra) dengan Bank Mantap dapat memberikan kemudahan di dalam memperoleh kredit dan lainnya.

Ia merasakan perjanjian yang dilakukan menghasilkan win win solution.

“Kita harapkan kedepannya selalu adanya sinergitas, saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang sangat baik antara kedua pihak,” katanya.

Ia mempercayakan Bank Mantap untuk menjamin kesejahteraan pegawai negeri sipil karena Bank Mantap sendiri dibentuk dari tiga Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero).

Selain itu, Ardita mengungkapkan, meski tehitung masih muda, pergerakan Bank Mantap sangat cepat dan dinamis.

Di kesempatan yang sama, Nixon Napitupulu sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos, menjelaskan bahwa Bank Mantap akan difokuskan untuk mengelola dana pensiun dan penyaluran kredit untuk pensiunan yang memerlukan investasi, maupun untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pihaknya siap memberikan kemudahan berupa fasilitas pembiayaan pegawai dan bagi pensiunan yang membutuhkan kredit.

“PNS yang pensiunan ternyata memerlukan kredit. Faktor utamanya adalah untuk investasi, misal renovasi rumah, bikin kos-kosan, biaya sekolah anak bahkan untuk cucunya,” katanya.

Ia mengungkapkan saat ini jumlah pensiunan 100 ribu lebih setiap tahunnya.

Pihaknya harus mengerti tata kelola terkait sistem kepegawaian yang ada di Indonesia.

Kemudahan pun akan diberikan kepada pensiunan, seperti mengurus dana pensiun ke PT Taspen.

“Komitmen kami melayani pensiunan dan pengusaha kecil di Indonesia. Kita akan terus berupaya melayani kepentingan pegawai-pegawai negeri sipil maupun segmen mikro,” ucapnya. (*)