Warga Lebih Memilih Curhat di Medsos Ketika Pelayanan Publik Buruk

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah derah, sejatinya bisa dilakukan ke Inspektorat

Warga Lebih Memilih Curhat di Medsos Ketika Pelayanan Publik Buruk
NicoElNino via KOMPAS.com
Ilustrasi media sosial 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah derah, sejatinya bisa dilakukan ke Inspektorat.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum tau ke mana harus melapor sehingga lebih banyak memilih menyebarkannya lewat sosial media.

Kepala Inspektorat Bangli, I Ketut Riang mengaku telah melakukan sosialisasi pada masyarakat di sejumlah desa. Sudah disiapkan posko jika warga ingin melapor.

Namun kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk melapor langsung kepada bupati, kejaksaan, maupun kepolisian.

“Saya sudah sampaikan ke masyarakat, terhadap keluhan bisa dilaporkan ke Inspektorat. Namun kami juga tidak bisa memaksakan ke mana masyarakat akan mengadu,” katanya, Minggu (20/1/2019).

Pelaporan ke inspektorat tidak hanya sebatas ketidakpuasan terhadap pelayanan publik.

Pelaporan ke inspektorat juga bisa dilakukan terhadap kasus gratifikasi, pungli, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik.

Mengenai keluhan terhadap ketidakpuasan pelayanan publik, Riang menjelaskan tetap bisa dilaporkan pada pihaknya di inspektorat, untuk selanjutnya diteruskan pada instansi yang bersangkutan.

Meski sesuai saran dari Ombudsman, masing-masing unit pelayanan publik harusnya sudah ada layanan pengaduan.

Sedangkan hingga kini, laporan terkait hal tersebut cenderung minim bahkan tidak ada.

Saling Lempar

Terkait laporan elektronik atau e-lapor yang tercantum di website Pemkab Bangli, Ketut Riang mengaku hal tersebut bukan merupakan kewenangan Inspektorat.

E-lapor, kata dia, kewenangannya Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan).

Sementara Kepala Diskominfosan, Ni Wayan Manik justru mengatakan itu merupakan kewenangan Inspektorat. Sebab dianggap sebagai bentuk fasilitas pelayanan publik.

“Intinya e-lapor itu pelayanan publik dan itu kewenangan Inspektorat. Jadi pengelolanya juga di Inspektorat,” jawab Manik. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved