Soal Dugaan Paedofil di Ashram Klungkung, Merdeka Sirait : Tidak Ada Alasan Jika Ada Bukti Permulaan

ia menyinggung ketentuan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Soal Dugaan Paedofil di Ashram Klungkung, Merdeka Sirait : Tidak Ada Alasan Jika Ada Bukti Permulaan
Tribun Bali/Busrah Ardans
Arist Merdeka Sirait mendatangi Polda Bali, Kamis (14/2/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menanggapi pernyataan Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus Golose terkait Hak asasi korban dalam kasus dugaan paedofil di Ashram Klungkung, Bali.

 Arist Merdeka Sirait dalam rilisnya menyebut dirinya setuju bahwa setiap korban kejahatan seksual wajib dilindungi privasinya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 TAhun 2012 tentang Sistim Pradilan Pidana Anak (SPPA) junto UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

“Dalam perspektif kemanusiaan,  saya sangat sepakat dengan pernyataan bapak Kapolda Bali bahwa setiap korban kejahatan seksual privasi korban wajib mendapat perlindungan. Karena perlindungan jati diri korban sebagai bagian integral dari  hak asasi manusia,” ujarnya kepada Tribun Bali, Rabu (20/2/2019).

Baca: Teriakan Hajar dan Lawan Paedofil Menggema dari Lantai 3 Gedung DPRD Bali

Namun demikian ia menyinggung ketentuan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam undang-undang tersebut yang dinyatakan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh karena itu menurutnya, tidak ada alasan bagi Polda Bali untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terdapat bukti permulaan yang kuat atas dugaan kasus kejahatan seksual yang telah menyita perhatian publik ini.

 “Harapan saya selaku Ketua Umum Komas Perlindungan  Anak, Polda Bali tidak menutup masukan dan informasi dari masyarakat, justru  mendorong partisipasi masyarakat apalagi pegiat perlindungan untuk memberikan informasi guna dijadikan bukti petunjuk penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose menyampaikan dan mengingatkan untuk mengamankan hak asasi orang.

“Harus diingat bahwa kita harus mengamankan hak asasi orang. Paedofil ini dimunculkan pada 2015 dan kejadiannya pada sebelumnya. Kemudian di-eksplore oleh orang-orang atau oknum tertentu dimanfaatkan pencitraan dan sebagainya yang tidak punya dasar yang baik. Hanya mau eksploitasi berita untuk anak-anak,” ungkap Irjen Petrus Golose, Rabu (20/2/2019) seusai melakukan Peresmian Kapal Polisi PRG (Prawira Raksa Ghora) dan Pospolairud Serangan.

Mantan Direktur Penindakan BNPT ini menambahkan, korban sudah dewasa dan harus lindungi privasinya.

 “Saya tidak mau melakukan penyidikan dan penyelidikan yang disebut testimonium de auditu yang saksi katanya,” tegasnya.

"Ini jadi mencederai tugas kami dari kepolisian dan untuk menjaga privasi anak-anak, hak asasi anak-anak. Dimunculkan sementara korbannya sudah dewasa," ucapnya. 

 “Jangan bicara soal ini kalau tak ada data dan reasoning. Bayangin kalau anakmu digituin. Jangan mencederai hukum,” tegasnya.

Irjen Petrus Golose menyampaikan, jangankan korban (anak-anak) tersangka (anak-anak) pun dijaga (hak asasinya).

"Kasus ini bukan kasus paedofil seperti yang diberitakan kemarin-kemarin," tegasnya. (*)

Penulis: Ni Ketut Sudiani
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved