Begini Pengakuan Mantan Pejabat Pemprov Setelah Diperiksa Polda Bali Terkait Kasus Ketua Kadin Bali

Kasus dugaan penipuan pengurusan perizinan pelebaran Pelabuhan Benoa yang diduga melibatkan Ketua Kadin Bali,

Begini Pengakuan Mantan Pejabat Pemprov Setelah Diperiksa Polda Bali Terkait Kasus Ketua Kadin Bali
TRIBUN BALI/WEMA SATYA DINATA
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ida Bagus Made Parwata 

Begini Pengakuan Mantan Pejabat Pemrov Setelah Diperiksi Polda Bali Terkait Kasus Ketua Kadin Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus dugaan penipuan pengurusan perizinan pelebaran Pelabuhan Benoa yang diduga melibatkan Ketua Kadin Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra sedang dilakukan penyidikan di Polda Bali.

Dir Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Andi Fairan menyebut beberapa orang juga telah dimintai keterangannya terkait kasus tersebut.

Di antaranya Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bali, Ida Bagus Made Parwata, dan Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra.

Baca: Begini Kesan Siswi SMA Kalam Kudus Bali Saat Tunggangi Yamaha FreeGo di Acara It’s My School

Baca: Fakta Kasus Mutilasi Guru Honorer, Selesai Intim Korban Minta Rp 100 Ribu, Cekcok hingga Berkelahi

Baca: Teringat Kekasih Sesama Jenisnya, Tangis Pelaku Mutilasi Guru Honorer di Kediri Pecah

Baca: Segini Tarif Menginap Kim Kardashian di Four Seasons Resort Ubud, Intip Kemewahannya

"Kita sudah menetapkan tersangka. Kita periksa Dinas Perizinan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, dan saksi-saksi lain yang menyetir uang dan membuat kesepakatan, sampai di tingkat Pelindo kita sudah melakukan pemeriksaan,” terang Fairan.

Saat dikonfirmasi Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ida Bagus Made Parwata membenarkan sudah diperiksa Polda Bali dan menegaskan tidak pernah menerima surat apapun dari PT. BSM terkait pengurusan izin pengembangan Pelabuhan Benoa.

“Dari Polda menanyakan apa pernah dari PT. BSM pernah mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal. Ya tidak, setelah saya cek memang tidak ada itu. Memang tidak pernah ada permohonan ke kita sama sekali,” kata Parwata saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (15/4/2019).

Ia menyatakan tidak mengetahui proses yang sudah dilakukan seperti apa, karena dirinya tidak pernah menerima permohonan dari PT. BSM.

Menurutnya PT.Pelindo merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga menjadi kewenangan pusat.

“Jadi izinnya tidak mungkin keluar didaerah makanya gak ke saya dia (PT.BSM red) itu,” imbuhnya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya oleh Polda Bali tidak dapat dihubungi. Begitu juga melalui pesan singkat namun enggan dijawabnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved