Truk Barang Direncanakan Tak Lagi Via Tabanan Denpasar, Koster Rencanakan Jalur Trans Jawa-Bali-NTB
Gubernur Bali, Wayan Koster, membeberkan secara rinci hasil pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (25/4).
Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Ady Sucipto
lihat foto
“Saya sampaikan ke Presiden, penumpang yang nyebrang dari Sanur ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan jumlahnya ribuan setiap hari, tapi tidak ada dermaga yang baik untuk melayani penumpang,” akunya.
Akhirnya Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan secara langsung untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
Begitu juga Pelabuhan Cruise Tanah Ampo akan dikembangkan lagi dermaganya supaya lebih layak fasilitasnya menjadi pelabuhan khusus untuk kapal cruise.
“Saya kira tahun 2020 sudah jalan,” imbuhnya.
Yang lainnya, dimohonkan juga satu tahun kedepan adalah pengembangan Pelabuhan Amed untuk menyebrang dari Bali ke NTB sebagai jalur logistik, sehingga bisa nyambung antara pembangunan jalur transportasi darat dengan lautnya, agar terkoneksi dan terintegrasi.
Sementara itu mengenai pembuatan jalur kereta api, Koster menyatakan tidak akan menggunakan APBN.
Namun menggunakan skema pendanaan lainnya karena belum mendapat respon dari Presiden.
Selanjutnya, Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan presentasi di Bali untuk menyiapkan konsep perkeretaapian di Pulau Dewata.
“Ini sangat penting untuk Bali sebagai moda transportasi untuk pelayanan masyarakat ke depan. Jadi kereta api khusus dia,” ucapnya.
Sedangkan, dari sisi pembangunan infrastruktur yang langsung mendapat respon dari Presiden adalah pembangunan pusat kebudayaan Bali.
Presiden langsung memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun rencana pembangunannya.
Bahkan tahapannya kalau bisa dimulai tahun 2019 ini.
“Beliau sampai menanyakan Pak Gubernur berapa RAB nya. Belum Pak (Presiden), kami masih menyelesaikan status lahannya dulu. Bulan Juli baru selesai, Setelah itu baru menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja),” jelas Koster menirukan pembicaraannya dengan Presiden.
Desain dan Feasibility Study (FS) akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Untuk isi atau fasilitasnya akan ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali.
