Ortu Siswa Datangi Ombudsman, Minta Wali Kota Denpasar Temui Mereka perihal PPDB SMP

Ortu Siswa Datangi Ombudsman, Minta Wali Kota Denpasar Temui Mereka perihal PPDB SMP

Laporan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tujuh orang yang mengaku sebagai perwakilan orangtua siswa mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Senin (1/7/2019) siang.

Kedatangan mereka untuk mengadukan perihal kekisruhan PPDB SMP di Denpasar yang dianggap sangat merugikan mereka.

Bahkan mereka meminta agar Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra untuk turun dan berdialog secara langsung dengan orangtua siswa perihal masalah ini, dan mencari pemecahan secara bersama.

Orangtua siswa, Anak Agung Agus Eka Putra mengatakan aduannya ke Ombudsman ini terkait zona kawasan yang rusuh.

Walaupun sudah ditambah kuota dengan menggunakan sistem NEM, akan tetapi hingga saat ini mereka mengaku belum puas.

Baca: Hari Bhayangkara, Ini Sosok Kapolri Pertama yang Berperan Membangun Polri yang Profesional

Baca: Bali United Bertahan di Puncak Klasemen, Spaso: Enam Laga 16 Poin, Harus Dipertahankan!

Bahkan dianggap jalur baru dengan sistem NEM hanya penggembira semata, apalagi sampai pihaknya mendatangi Ombudsman belum ada kepastian kuota.

Terkait jalur zona wilayah pihaknya meminta agar dilakukan reset atau dinolkan dan melakukan pendaftaran ulang.

Hal ini karena siswa yang sempat mendaftar jalur zona jarak terdekat baru bisa mendaftar jalur zona kawasan setelah tujuh menit waktu pendaftaran dimulai atau pukul 17.07 Wita.

Juga ada orangtua siswa mendaftar lebih dulu tetapi tercatat belakangan di sistem daripada yang mendaftar belakangan.

"Ketidakpuasan berlanjut hingga hari ini, kenapa permasalahana riset nol tidak dilakukan, kenapa menambah masalah baru dengan menggunakan NEM, apalagi kita belum tahu daya tampungnya," katanya.

Ia sebagai perwakilan orangtua siswa meminta agar wali kota turun berdiskusi dengan orangtua siswa.

Baca: Kurtono Menyesal Dari Surabaya ke Malang Pakai Google Maps Malah Diantar Masuk Jurang

Baca: SMK Una Rosa Tembuku Terancam Tutup, Dua Tahun Tak Dapat Siswa

"Ayo kumpul bersama gimana solusinya, daripada ada gelombang-gelombang ayo buatkan jadwal, kumpulkan, Pak Wali kota harus hadir jangan andalkan Kadis saja. Yang menentukan kebijakan kan wali kota. Dengarkan aspirasi masyarakat agar semua pihak puas," katanya.

Menurutnya, diskusi bersama ini dilakukan agar tak membuat citra Kota Denpasar jadi tercoreng.