Relawan Hindu Protes Tayangan Mister Tukul Jalan-jalan di Pura
Ada kutipan Tukul yang mengatakan bahwa pelinggih itu adalah rumah iblis atau setan. “Kami meminta mereka meminta maaf," kata Gus Susena.
Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Komang Agus Ruspawan
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Dewan Nasional Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Ida Bagus Susena Panida Putra, mendatangi kantor Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jalan Ratna, Denpasar, Senin (23/2) pagi.
Gus Susena menyampaikan kegerahan masyarakat Bali terhadap tayangan berbau mistis yang mengambil lokasi syuting di beberapa pura di Bali.
Selain perwakilan Puskor Hindunesia dan ormas keagamaan Cakrawayu, hadir pula Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali I Nengah Muliarta serta perwakilan Trans 7, Putu Arsana. Mereka terlibat pembicaraan serius di salah satu ruangan kantor PHDI.
Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut kegerahan masyarakat Bali dengan acara Trans 7 yang bertajuk Mister Tukul Jalan-jalan pada 14 Februari 2015 yang berlokasi di Pura Peneduhan Desa Pakraman Sanggulan dan Pura Beji Beng, Tunjuk, Tabanan, serta acara bertajuk 'Masih Dunia Lain' yang mengambil lokasi di Padang Galak, Sanur, pada 20 Februari 2015.
Kedua tayangan ini dianggap mengeksploitasi tempat suci dengan hampir seluruh kontennya mengarah kepada hal-hal mistis. Acara tersebut memunculkan kesan pura di Bali menjadi tempat yang angker.
Gus Susena secara terbuka mengkritik tayangan di Tabanan dengan lokasi pura, yang notabene tempat suci. "Mereka tidak menggunakan pakaian adat, itu saja sudah tidak pantas," ujarnya dengan nada tinggi.
Selain itu, ada kutipan Tukul yang mengatakan bahwa pelinggih itu adalah rumah iblis atau setan. “Masak pelinggih dibilang rumah iblis. Kami meminta mereka meminta maaf, dari segi bahasa biasa bagi mereka, bagi kita ini menyiksa,” tambah Gus Susena.
Masalah kedua mengenai konten yag berjudul Beringin Sarang Leak di Sanur yang dibawakan dalam acara Masih Dunia Lain.
Judul kontroversial ini, akhirnya meresahkan masyarakat Bali. Apalagi diwacanakan oleh orang yang bukan asli dan mengerti agama, budaya dan adat istiadat di Bali.
Gus Susena sudah mempersiapkan surat dan dokumen serta bukti yang akan ditujukan kepada KPID Bali dan PHDI, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), dan Pemprov Bali. Bukti ink adalah rekaman syuting dan pernyataan Tukul serta beberapa berkas lainnya.
"Kami juga ingin pemerintah dan pihak PHDI dan MUDP lebih memperhatikan ini, serta tidak menutup mata," katanya. Ia meminta stasiun televisi bisa berkoordinasi dengan PHDI, desa adat, bahkan pemerintah jika ingin melakukan syuting di Bali. (*)
Selengkapnya Baca edisi Cetak Tribun Bali, Selasa (24/2) hari ini
