Miris, Ratusan Perangkat Desa di Gianyar Tiga Bulan Tak Terima Gaji

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sebanyak 64 perbekel dan sekitar 500 kepala dusun di Gianyar belum mendapatkan gaji sedari tiga bulan yang lalu.

Ihwal ini disebabkan karena salah satu syarat yaitu pelaporan penggunaan Dana Desa tahun 2015 belum semuanya bisa dirampungkan.

Para perangkat desa pun kini kelimpungan. Bahkan mereka harus bolak-balik untuk melakukan perbaikan.

"Sekarang kami belum dapat gaji. Ngasi sumbangan pribadi untuk pembuatan ogoh-ogoh saja tidak bisa," kata seorang perbekel yang namanya enggan disebutkan, Jumat (4/3/2016).

Para perbekel ada yang mengalami kesulitan menyusun pelaporan penggunaan dana pada tahun sebelumnya.

Ini karena penyusunan memerlukan ketepatan agar sesuai dengan peruntukan yang berlaku.

Sementara itu, tenaga pendamping dari pemerintahan dinilai tidak berjalan optimal.

Alhasil, mereka diharuskan melakukan perbaikan berulang kali.

"Saya harap agar segera selesai dengan jalan yang terbaik," katanya lesu.

Anggota Komisi III, DPRD Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai meminta kepada pemerintah agar memakai pendekatan kemanusiaan.

Terlebih hari raya sudah kian dekat.

Sementara ratusan perangkat desa belum mendapatkan gaji sejak Januari 2016.

"Jika begini situasinya, pakai pendekatan kemanusiaan. Kasihan mereka yang berkeluarga. Kalaupun ada paling sudah habis saat Galungan. Saat mendengar cerita ini sangat miris sekali," tuturnya.

Gus Rai menilai tenaga pendamping penyusunan pelaporan penggunaan dana desa tidak efektif.

Buktinya, para perangkat desa tidak berhasil menyelesaikan laporan tersebut secepat yang diharapkan.

Dia meminta agar Bagian Pemerintah Desa turun mengumpulkan perangkat dan pendamping untuk memastikan panduan.

"Setahu saya belum semuanya ditandatangani oleh bupati. Padahal itu untuk dasar ngamprah. Kumpulkan semua lagi. Berikan arahan yang jelas agar mereka tidak bolak-balik," kata Gus Rai.

Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Agung Bharata berjanji menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

Kata dia, persoalan muncul karena ini adalah produk baru.

Bupati akan mengupayakan dalam waktu dekat, para perangkat desa sudah bisa mendapatkan hak-hak mereka.

"Sudah saya selesaikan itu. Tinggal waktu saja. Bisa dicek. Masalahnya karena dibawa ke desa, dari dulu kan di kabupaten. Sudah secepatnya karena mendekati hari raya," katanya saat ditemui Tribun Bali. (*)