Jalan Lingkar Nusa Dua-Jimbaran Harus Lobi Kementerian PU

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mulai berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mewujudkan program pembuatan Jalan Lingkar Nusa Dua-Jimbaran.

Proyek Lingkar Selatan Badung ini menjadi solusi mengatasi kemacetan dan ketidaknyamanan di pusat wisata di Bali ini.

Proyek Lingkar Selatan Badung ini juga sudah diajukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali.

Namun, untuk lebih meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, Giri Prasta mengaku harus melakukan lobi ke Kementerian PU.

Giri Prasta optimistis programnya ini akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat.

Sebab hal ini berkaitan dengan infrastruktur.

Terlebih lagi, Jalan Lingkar Nusa Dua-Jimbaran ini merupakan solusi untuk memoles pariwisata agar lebih nyaman dikunjungi wisatawan.

Apalagi pariwisata Bali memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional.

Sementara, pariwisata Bali berpusat di Badung selatan, yakni Kuta dan Kuta Selatan.

Karena itu pula, anggaran Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun yang dibutuhkan untuk membangun jalan lingkar ini, diprediksinya akan dikabulkan pemerintah pusat.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saya yakin akan disetujui, meski membutuhkan anggaran hingga Rp 1 triliun. Sebab, Pak Jokowi sekarang ketika berbicara masalah infrastruktur, katakanlah di kawasan yang ada di Indonesia Timur, itu tidak lagi berbicara Rp 1 triliun, tetapi sudah sampai ratusan triliun. Saya yakin program ini akan disetujui,” ucapnya, Sabtu (7/5/2016).

Saat ditanya sejauh mana program Jalan Lingkar Selatan ini sudah berjalan?

Giri Prasta mengatakan, sudah merancang Dana Insentif Daerah (DID), Emission Trading System (ETS), dan sudah menjadikannya skala prioritas dalam Musrenbang Provinsi Bali.

Pihaknya berharap, ketika Musrenbang Nasional, program Jalan Lingkar Selatan Badung inilah yang disampaikan di tatanan pemerintah pusat.

“Kami sudah jadikan skala prioritas ketika kami Musrenbang Provinsi Bali. Dan, harapan kami ketika Musrenbangnas, skala prioritas Kabupaten Badung yang harus disampaikan  di tatanan pemerintah pusat,” ucapnya.