Kepala OJK Bali Nusra: Pengaduan Tentang Perbankan Masih Mendominasi

Tahun ini, pihaknya juga belum mendapati pengaduan mengenai investasi bodong

Kepala OJK Bali Nusra: Pengaduan Tentang Perbankan Masih Mendominasi
TRIBUN BALI
Pelayanan Bank BCA 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kepala OJK Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi, mengatakan pengaduan masyarakat mengenai lembaga keuangan di Bali mulai menurun.

“Ini berkat rutinnya edukasi dan sosialisasi mengenai lembaga keuangan dan literasi keuangan di Bali. Sehingga banyak masyarakat yang mulai paham dengan lembaga keuangan,” katanya di Badung, Jumat (17/6/2016).

Pada tahun 2015, kata dia, ada sekitar 211 layanan pengaduan yang masuk dan telah diselesaikan dengan baik oleh OJK.

Pengaduan masyarakat mulai menurun, ditunjukkan dengan data OJK hingga Mei 2016 yang  hanya ada 53 layanan pengaduan dari 211 tahun sebelumnya.

“Kami selalu menyarankan kepada masyarakat, agar terlebih dahulu menyelesaikan dengan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan, sebelum ke OJK. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, maka akan kami mediasi,” katanya.

Zulmi mengatakan, pengaduan masyarakat ke OJK, masih didominasi pengaduan seputar layanan perbankan di Bali.

“Sejauh ini belum ada pengaduan terkait masalah non bank. Dari 53 pengaduan itu, 7 diantaranya adalah pengaduan mengenai perbankan, biasanya mereka bertanya ihwal agunannya yang dilelang oleh perbankan. Sisanya sebanyak 46 hanya bersifat layanan informasi, seputar pertanyaan legalitas sebuah usaha yang bergerak pada industri keuangan,” katanya.

Lanjutnya, dari 7 pengaduan perbankan tersebut, 4 diantaranya adalah pengaduan kredit, 2 pengaduan mengenai deposito dan dana pihak ketiga (DPK), dan satu pengaduan mengenai anjungan tunai mandiri (ATM).

Tahun ini, pihaknya juga belum mendapati pengaduan mengenai investasi bodong.

“Kalau tahun 2015 ada beberapa pengaduan mengenai investasi bodong. Seperti masyarakat ditawari investasi oleh oknum tertentu dengan dalih uangnya akan diputar di valuta asing. Tetapi saat uang sudah disetor, ternyata oknum tersebut kabur,” katanya.

Monitoring evaluasi yang dilakukan OJK di lapangan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Kami punya mata dan telinga di banyak tempat, dan kami selalu meminta informasi terupdate. Kami juga menggali dari masyarakat yang datang ke kantor untuk berdiskusi, kemudian dari masyarakat yang menelpon kami juga kami tanyakan,” katanya.

Selanjutnya, untuk pengaduan by phone, pihak OJK meminta agar masyarakat melengkapi data informasi secara tertulis sehingga bisa ditindaklanjuti.

 “Tapi selama ini, pengaduan rata-rata telah memakai surat.(*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved