Pertahankan Konsep Desa Kala Patra, Bali Tak Perlu Destinasi Wisata Baru

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tri Pramana atau Desa Kala Patra merupakan konsep keluhuran Pulau Bali.

Konsep ini ternyata kini sedang dalam pengkajian untuk diusulkan sebagai solusi bagi masalah pembangunan di kancah internasional.

Dalam kaitan itu, dalam waktu dekat akan ada acara yang mempertemukan anak muda internasional untuk membahas tuntas konsep tersebut.

Kepala Bagian Umum dan Kerja Sama Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wawan Yogaswara menyatakan, perhelatan internasional tersebut akan mengundang sedikitnya 400 undangan dari berbagai negara, dan akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 September 2016 mendatang.

Menurut Wawan, jika konsep Tri Pramana atau Desa Kala Patra ini bisa tetap dipertahankan di Bali, maka Bali tidak membutuhkan destinasi baru untuk wisata. Desa artinya tempat, Kala berarti waktu, dan Patra artinya keadaan.

"Seharusnya memang tidak perlu ada lagi destinasi baru. Karena masyarakat Bali ialah masyarakat yang masih kuat adat-tradisinya,” ungkapnya, Kamis (25/8/2016).

Tri Pramana atau Desa Kala Patra sendiri, sambung dia, ialah pembangunan yang lebih sustainable (berkelanjutan), salah-satunya bagaimana sumber daya alam Bali itu dikelola (seperti pengelolaan air oleh publik melalui subak). Intinya, kebudayaan untuk kehidupan.

"Nanti akan ada deklarasi mengenai kebudayaan untuk membangun di acara internasional itu. Jadi, bukan masalah ekonomi dan kultural menjadi dua hal yang terpisah. Tapi, bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi indikator pencapaian atau prestasi pembangunan," jelasnya.

"Seperti di Tibet, misalnya, kebudayaan sudah jadi bagian dari indikator dalam indeks pembangunan," imbuhnya.

Menurut Wawan, jika Bali mengalami banyak transformasi, maka cita rasa Bali yang unik itu akan hilang dengan sendirinya.

Destinasi-destinasi baru wisata yang mengesampingkan apa yang sudah dimiliki Bali secara tradisional selama ini, maka itu sama saja Bali akan menjadi wilayah seperti Jakarta atau wilayah metropolitan lainnya.

"Bali sebagai pulau seharusnya tetap berada di posisi kebudayaan. Bukan beralih ke yang lain," tandasnya. (*)