Jokowi Ingatkan Berita Hoax di Medsos Bisa Memecah Belah Bangsa

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke‑18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Jokowi hadir didampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P) Megawati Soekarnoputri.

Jokowi berharap PKPI dapat ikut membantu pemerintah sebagai penyalur aspirasi rakyat.

“Sebagai parpol yang rohnya adalah keadilan dan pembangunan, saya harap PKPI dapat menjadi panduan dan penyalur aspirasi rakyat. Untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah serta kesenjangan antara si kaya dan si miskin,” kata Jokowi.

Jokowi meminta parpol mewaspadai upaya‑upaya yang bisa memecah belah bangsa Indonesia.

Dia menyinggung maraknya berita bohong atau hoax di media sosial.

“Akhir‑akhir ini terutama di medsos kita sering lihat penghasutan, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian yang kalau tidak diwaspadai, bisa memecah belah bangsa kita. Namun, sebagai bangsa, kita patut bersyukur karena mempunyai Pancasila yang bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada dan mengukur nilai‑nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita," jelas Jokowi.

Terlihat pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono, Ketua Dewan Penasihat PKPI Tri Sutrisno, serta Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya.

Juga Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Adapun elite partai politik yang tampak hadir di antaranya mantan Ketum PKPI sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso; Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang; dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Reni Marlinawati.

Sementara itu, Ketua Umum PKPI, AM Hendropriyono menegaskan, enggan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap angka presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) yang diajukan pemerintah dalam draf Rancangan Undang‑undang Pemilu (RUU Pemilu).

Dalam draf tersebut, pemerintah mengajukan 20 persen hingga 25 persen.

Adapun sejumlah partai mengusulkan agar angkanya 0 persen.

Jika presidential threshold 0 persen, berarti seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden.