Pendaftar RS Bali Mandara Mulai Melapor, Tes Wawancara Dinilai Sangat Subjektif

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polemik rekrutmen tenaga kontrak/non PNS RSUD Bali Mandara masih berlanjut.

Sejumlah pelamar yang kecewa dengan pola perekrutan tersebut mulai melaporkan masalah ini ke Komisi I DPRD Bali.

Informasi yang dihimpun Selasa  (11/4/2017), selama dua hari sudah ada tiga peserta yang melapor ke Komisi I DPRD Bali soal keluhannya terkait proses rekrutmen tenaga kontrak/non PNS RSUD Bali Mandara.

Mereka keberatan dan mempertanyakan pola perekrutan tersebut.

Para pendaftar yang melapor ini menanyakan kenapa syarat administrasi berubah, kemudian kenapa pengumuman tidak sesuai jadwal, kemudian tes wawancara yang seharusnya setelah kesehatan diubah.

Dan apakah pengalaman kerja dan bahas Inggris benar-benar diterapkan.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan para pendaftar RS Bali Mandara.

Anggota Komisi I DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi mengakui pola rekrutmen tenaga kontrak RSUD Bali Mandara yang meloloskan semua yang mengikuti Tes Kompetensi Dasar dengan sistem Cumputer Assisted Test (CAT) menjadi titik masalahnya.

“Sumber kekisruhan kan wawancara dan tes kesehatan. Padahal pemerintahan sekarang kan menuju ke arah lebih baik, pola lama yang subjektif mulai dihilangkan pemerintah pusat seperti proses wawancara, dan kesehatan yang juga sering subjektif,” ujarnya di kantor DPRD Bali, Selasa (11/4/2017).

Idealnya kata dia pola perekrutan harus meniru pemilihan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, dari hasil tes TKD dikerucutkan ke tes wawancara.

“Dari TKD (tes kompetensi dasar) kan sudah mengerucut nilai-nilai tertinggi dia lolos. Lainnya adalah wawancara teknis dan aplikasi di lapangan. Akar permasalahannya kan di wawancara yang semua ikut itu, tetapi itu sangat subjektif sekali sifatnya,” ujar politisi asal Buleleng ini.

Dikatakannya proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pun saat ini hanya sampai TKD saja tidak ada wawancara.

Dengan tes TKD tersebut maka peluang bermain secara subjektif juga akan hilang.

Proses rekrutmen CPNS dengan TKD inipun membuat masyarakat percaya karena kedewasaan masyarakat saat ini menginginkan keterbukaan.