Politisi dan Pejabat Turki Beramai-ramai Pelihara Kumis ala Erdogan, Ternyata

Sayangnya menteri itu enggan memberikan informasi lebih rinci soal perintah menumbuhkan kumis tersebut. Tren memelihara kumis ini tak terhenti di lingkaran kabinet semata.

Kepala intelijen Turki yang menjadi sumber kontroversi terkait kegagalannya memperingatkan Presiden Erdogan tentang percobaan kudeta juga mengikuti tren ini.

Hakan Fidan  pertama-tama menumbuhkan kumis lalu janggut lebat. Demikian pula pengawal pribadi Presiden Erdogan, yang dulunya berwajah bersih kini mulai menumbuhkan kumis.

Di kawasa Kasmipasa, Istanbul, tempat Presiden Erdogan dilahirkan, seorang tukang cukur bernama Ahmet Guler yakin tren kumis ini disebabkan para politisi AKP ingin meniru sang presiden.

"Karena jika tak berkumis dia akan menarik perhatian. Seorang pria Muslim seharusnya memang memelihara kumis," ujar Guler (57).

Sementara itu, Barin Kayaoglu, seorang pakara budaya dan sejarahTurki, menjelaskan, kumis dan janggut tetap menjadi hal penting dalam masyarakat dan politik negeri itu tetapi hal tersebut mulai berubah.

Barin mencatat banyak anak muda Turki yang mulai menumbuhkan janggut "hipster" yang diterima dalam berbagai ideologi.

"Budaya Turki melihat memelihara kumis dan janggut adalah ekspresi maskulin tetapi asosiasi itu sudah tak sekuat dulu," kata Barin.

Menurut harian Hurriyet, Menteri Ekonomi Nihat Zeybekci, yang dulu memangkas kumisnya, kini menumbukannya kembali setelah PresidenErdogan "bergurau" bahwa beberapa menteri tak mendengarkannya.

Hurriyet juga melaporkan dalam pertemuan antara Presiden Erdogandan sekelompok legislator AKP, beberapa dari mereka terlihat baru menumbuhkan kumis.

Diduga mereka baru menumbuhkan kumis jelang pertemuan dengan Presiden Erdogan tersebut.

Beberapa kalangan di Turki menilai, tren kumis ini menunjukkan bagaimana Presiden Erdogan yang dijuluki "sang pemimpin" oleh pendukungnya, memiliki pengaruh yang begitu kuat.

Pengaruh Presiden Erdogan tak hanya dirasakan para politisi atau para menterinya, pengaruh ini juga dirasakan para birokrat negara meski seharusnya mereka bersikap netral. (*)