Terindikasi Ada Penyelewengan Dana BKK, Kejari Tabanan Panggil Bendesa Adat Candikuning dan Istrinya

Kejaksaan Negeri Tabanan memanggil Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning I Made Susila Putra dalam lanjutan pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan

Terindikasi Ada Penyelewengan Dana BKK, Kejari Tabanan Panggil Bendesa Adat Candikuning dan Istrinya
Tribun Bali
Kasipidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidana. Pihaknya telah memanggil Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning beserta istrinya terkait dugaan adanya penyelewengan dana BKK 2015. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan memanggil Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning I Made Susila Putra dalam lanjutan pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) senilai Rp 200 juta dari Provinsi Bali pada 2015.

Tidak hanya Bendesa Adat, Kejari juga memanggil istrinya, Ni Made Rinawati.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan, kedua saksi dimintai keterangan selama empat jam mulai pukul 09.00 wita hingga pukul 12.00 wita.

“Dimintai keterangan sekitar empat jam. Pemanggilan istri bendesa adat untuk konfirmasi laporan pertanggungjawaban dana BKK 2015,” katanya, (15/5/2017).

Jaksa berkacamata itu menerangkan, pemanggilan terhadap Ni Made Rinawati untuk konfirmasi biaya pembelian nasi konsumsi pasraman kilat anak-anak yang masuk dalam laporan pertanggungjawaban BKK Desa Pakraman Candikuning 2015.

“Dikatakan saksi jika tidak ada pembelian nasi untuk konsumsi pasraman kilat anak-anak pada 2015,” ujarnya.

Mantan jaksa di Kejaksaan Negeri Singaraja itu mengungkapkan, pada 2014 Desa Candikuning mengajukan proposal BKK ke Provinsi Bali.

Peruntukan dana proposal itu digunakan kegiatan ritual upacara ngenteg linggih dan pasraman kilat anak-anak.

Dalam laporan pertanggungjawaban proposal ditulis Rp 156 juta untuk biaya ngenteg linggih, Rp 20 juta untuk pasraman kilat anak-anak, Rp 21 juta untuk biaya  operasional prajuru Desa  Pakraman Candikuning dan biaya penunjang administrasi Rp 3 juta.

“Tapi bendahara upacara ritual ngenteg linggih tidak pernah mencatat ada dana BKK yang masuk,” papar Ida Bagus Alit.

Halaman
12
Penulis: I Made Argawa
Editor: Ady Sucipto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved