LSM Sorak Datangi Polda Bali, Desak Polda Serius Tangani Kasus Anak Atlet Taekwondo

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- LSM Sorak (Solidaritas Masyarakat Lawan Kejahatan) Anak Indonesia, mendatangi Mapolda Bali, Kamis (7/9/2017).

Ini sehubungan dengan telah dilakukannya BAP terhadap Ketua TI Pengprov Bali AA Lan Ananda.

LSM Sorak meminta kejelasan mengenai BAP dan apakah sudah ada gelar perkara atas kasus anak-anak Atlet yang nasibnya masih terkatung-katung itu.

Ketua LSM Sorak, Made Somiya Putra menyatakan, pertama-tama adalah pihaknya membuat LSM ini adalah berdasarkan proses penilaian yang sudah terjadi saat ini.

Anak-anak menjadi korban dari para orang tua.

Dan kasus Atlet ini, adalah skorsing tanpa dasar.

Maka dari itu, nantinya masyarakat akan menilai bagaimana seorang anak ingin berprestasi, tapi terganjal karena hanya sebatas pada kamuflase administrasi.

"Dan ini, bisa terjadi pada semua anak. Keputusan organisasi kenapa bisa mengenai semua orang. Dan pada intinya, kami memberikan pemantauan semua proses anak," ucapnya Kamis (7/9/2017) saat mendatangi Mapolda Bali sore hari.

Pada prinsipanya, sambung Somiya, pihaknya akan mengevaluasi semua langkah-langkah dan berkontribusi, seperti akan membuat legal opinion.

Agar tidak terpuruk (anak atlet) dan menjaga beban juga psikis anak untuk bersemangat lagi.

"Kami khawatir konflik kepengurusan juga akan berpengaruh pada prestasi anak Indonesia ke depannya. Buktinya saja, saat ini dengan anjloknya medali pada sea games di Malaysia kemarin," tegasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Anak Atlet Siti Sapurah menyatakan, sebagai kuasa hukum, ia kecewa.

Sebab, nasib anak-anak atlet tersebut masih terkatung, meski semua cara dan upaya sudah dicoba.

Hanya satu jalan lagi, yakni bertemu Gubernur.

Dan kedatangan ke Mapolda Bali adalah bertemu penyidik, supaya kasus ini menjadi atensi.

Karena, kepentingan anak adalah yang utama. 

"Apalagi, Kapolda Bali juga menjadikan kasus anak menjadi atensi. Jadi, jangan tidak sampai ke bawah," jelasnya.

Ipung sapaan akrabnya, mengaku bahwa skorsing massal telah meniadakan tentang kepentingan Hak Anak.(*)