Pilgub Bali 2018: Pemimpin Boleh Berganti, Tapi Kemanusiaan akan Tetap Hadir

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menjelang Pilgub Bali maupun Pilkada 2018, saat ini kita sering disuguhkan kegaduhan.

Baik yang disebabkan oleh para kandidat maupun pendukungnya.

Kondisi ini tentu menjadi ironi, sebab harapan dari hajatan tersebut adalah untuk menciptakan keharmonisan hingga kesejahteraan masyarakat.

Bukan malah memecah belah persaudaraan.

Dalam konsep keberagamaan secara Hindu, kita dituntun dalam dua sastra, yakni Adyatmika Widya dan Logika Widya.

Adyatmika Widya merupakan cara kita untuk membangun hakikat kemanusiaan sebagai percikan Tuhan.

Artinya, selama kita hidup di bumi, kita harus bisa menerapkan konsep jagadhita.

Seperti, membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kesejahteraan setiap orang.

Untuk mencapai proses jagadhita ini, kita harus memiliki logika widya atau ilmu pengetahuan yang mengatur agar manusia bisa memilih jalan terbaik untuk dirinya dan orang lain.

Dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tentu kita tidak bisa ciptakan secara sendiri.

Dalam hal ini harus ada korporasi atau kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama paling paten adalah negara atau pemerintahan.

Negara merupakan hukum kesepakatan, yang untuk hidup di suatu negara, negara harus memberikan jaminan agar setiap warga negara hidup sejahtera.

Dalam konsep negara kita, pemimpinnya dipilih secara demokratis. Artinya, pemimpin itu harus dari masyarakat.

Ketika dia hadir dari masyarakat, tentu yang memimpin adalah yang terbaik.

Dan, setiap calon pemimpin, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan.

Nah, hal tersebutlah yang menjadikan adanya persaingan antara para calon pemimpin.

Para calon pemimpin ini, tentu punya tim sukses untuk mensosialisasikan ideologinya.

Tapi ingat, boleh saja kita berbeda dalam hal pilihan, tetapi bagaimanapun muara kehidupan yang harus dihadirkan adalah konsep membangun jagadhita.

Pilgub, Pilkada, dan apapun itu, hanya akan terus berlangsung setiap lima tahun sekali.

Sementara kemanusiaan kita akan terus eksis dan survive.    

Pemimpin boleh berganti, tapi kemanusiaan akan tetap hadir, sehingga pemimpin harus bisa memanusiakan manusia.

Jangan sampai setelah terpilih, orang yang terpilih itu tidak memanusiakan lawannya saat pemilihan.

Sebagai upaya menghindari hal ini, kita dituntun untuk menjadi pemilih cerdas.

Seorang pemimpin haruslah bisa menyatukan, apa yang disebut Sigmund Freud sebagai, Id, Ego dan Super Ego.

Id adalah watak manusia, Ego adalah kepribadian untuk menyaring keinginan Id, yang kadang-kadang bersifat negatif dan Super Ego adalah kepribadian yang dilandasi oleh nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua dan lingkungan.

Jika ketiga komponen ini dapat dikendalikan, maka akan menghasilkan perilaku yang komplek, yang tentunya berdampak positif bagi setiap orang.

Kalau kita kembali pada ajaran agama Hindu, seorang pemimpin itu harus memahami konsep Asta Bratha.

Selain calon pemimpin, para timses juga harus memahami apakah calon pemimpinnya memiliki sifat-sifat ini.

Harus dipahami betul, jangan membabi buta --calon pemimpin kita adalah segalaya.

Sebab karena ketidakpahaman akan sifat-sifat inilah sering timbul pertikaian antar timses.

Dalam hal ini, para sulinggih tentunya memegang peranan strategis. Sebab sulinggih biasanya memiliki ribuan sisya atau dalam bahasa politik disebut dengan pengikut fanatik.

Apakah sulinggih dibenarkan mengarahkan sisya-nya untuk mendukung salah satu kandidat?

Kita tidak bisa pungkiri, ikatan Siwa (sulinggih) dengan sisya (murid) ikatan emosionalnya sangat tinggi.

Akan tetapi, dalam menentukan arah pilihan, sangat salah jika seorang sulinggih mengutamakan ego.

Artinya, mengarahkan sisya-nya untuk memilih calon pemimpin yang satu klan atau kandidat itu merupakan sisya Sang Sulinggih.

Sulinggih harus berpikir lebih maju dari masyarakat secara umum.

Sulinggih harus melihat potensi seorang kandidat, apakah dia benar-benar mampu mengejawantahkan setiap programnya saat terpilih.

Sebab, jika salah pilih atau ternyata pemimpin yang dimenangkan Sang Sulinggih itu tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai harapan, berarti sulinggih itu ikut mendorong masyarakat ke lembah penderitaan. (*)