Izin Reklamasi Bandara Ngurah Rai Dipangkas 12 Hektar, Ini Alasannya

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Rencana pelebaran apron (tempat parkir pesawat) di sisi barat Bandara I Gusti Ngurah Rai kini mendapat angin segar.

PT Angkasa Pura I (AP I) sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai akhirnya mengantongi Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Izin dengan nomor B-269/MEN-KP/V/2018  itu melengkapi dua izin yang telah keluar sebelumnya, yaitu Izin Lokasi Reklamasi dari kementerian yang sama dan Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kepala Humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsannurohim mengatakan Izin Pelaksanaan Reklamasi telah keluar pada Jumat (18/5) lalu.

Hanya saja, luas ruang yang disetujui untuk reklamasi hanya 35,75 hektare (ha) atau terpangkas sekitar 12 ha dari usulan semula seluas 47,9 ha. 

"Usulan awalnya 47,9 hektare. Tapi karena ada kawasan konservasi, maka luasan disesuaikan sehingga hanya disetujui seluas 35,75 hektare," ujar Arie kepada Tribun Bali, Sabtu (26/5).

Dengan adanya izin tersebut, kini AP I mengaku sudah bisa memulai pengerjaan reklamasi. Arie menambahkan, saat ini pihaknya fokus memastikan pelaksana pekerjaan terkait mobilisasi material dan alat-alat pekerjaannya.

Sesuai kontrak, kata dia, proyek pelebaran apron barat ditargetkan selesai akhir 2018 atau awal 2019. Target tersebut termasuk untuk dua paket proyek lainnya, yaitu pelebaran apron timur dan pembangunan gedung VVIP.

Arie menegaskan, keperluan yang paling mendesak adalah untuk menunjang fasilitas bandara bagi pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 pada Oktober nanti.

Dalam rangka itu, pengerjaan sekitar 6 ha untuk perluasan apron sisi barat akan diprioritaskan. Kendati demikian, kontrak pekerjaan dengan kontraktor tetaplah melaksanakan pelebaran (reklamasi) seluas 35,75 ha.