Gunakan Tanah Adat 420 Hektare, Bandara Bali Utara Disepakati di Darat

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Perhubungan RI sudah menyepakati Bandara Bali Utara akan dibangun di darat

Gunakan Tanah Adat 420 Hektare, Bandara Bali Utara Disepakati di Darat
Istimewa
Kunjungan DPR RI - Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/11/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali, dan Kementerian Perhubungan RI sudah menyepakati Bandara Bali Utara akan dibangun di darat, tepatnya di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Pembangunan bandara menggunakan tanah adat seluas 420 hektare.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, usai menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (1/11/2018).

Koster mengaku sudah dua kali menemui Menteri Perhubungan.

Saat ini tahapan pembangunan Bandara Bali Utara sudah sampai pada penyusunan FS (Feasibility Study).

Dari empat opsi lokasi, yang dipilih adalah di Kecamatan Kubutambahan.

Selanjutnya, di Kecamatan Kubutambahan ini terdapat dua pilihan, antara di laut dan di darat.

“Yang kami pilih bersama Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Perhubungan, sudah ditetapkan di darat. Rencananya bandara akan dibangun di Desa Kubutambahan dan Desa Sanih,” kata Koster.

Rencananya bandara akan menggunakan tanah adat di Desa Kubutambahan seluas 370 hektare dan di Desa Sanih seluas 50 hektare.

Total 420 hektare.

Tanah yang akan digunakan tersebut merupakan tanah yang tidak produktif.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved