Pendanaan Bagi Desa Adat Akan Diatur Dalam RUU Masyarakat Adat

Gubernur Bali, Wayan Koster mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk memberikan pendanaan bagi masyarakat adat

Pendanaan Bagi Desa Adat Akan Diatur Dalam RUU Masyarakat Adat
TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Gubernur Bali, Wayan Koster. 

Laporan Wartawab Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk memberikan pendanaan bagi masyarakat adat.

Gubernur Koster menilai selama ini pendanaan hanya diberikan kepada desa dinas yang diatur dalam undang-undang desa.

"Dalam undang-undang itu desa mendapatkan dana desa dari APBN," kata Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mencari usulan terkait RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, kini pendanaan juga sudah mulai diberikan kepada kelurahan meski tak sebesar dana desa.

Oleh karena itu, dirinya juga mengusulkan agar desa adat turut diperjuangkan dan diberikan pendanaan melalui APBN.

"Kami mohon agar bapak-bapak ini supaya desa adat juga mendapat dana dari APBN," pintanya pada Kamis, (13/12/2018).

Koster berpandangan bahwa keberadaan desa adat ini sangat penting dan strategis dalam menjaga tradisi, budaya, kearifan lokal dan adat istiadat bangsa Indonesia.

"Tidak hanya di Bali, di daerah lain juga begitu," imbuhnya.

Melalui adanya dana untuk desa adat, nantinya akan membangkitkan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved