Bangunan SDN 6 Ubung Kaja Terancam Longsor, Sudah 4 Tahun Tak Ada Realisasi Dari Pemerintah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Warga sekolah dan orangtua murid di SDN 6 Ubung Kaja, Denpasar Utara kembali diliputi rasa waswas berlebih.

Diketahui, kondisi sempadan sungai yang menyangga salah satu bangunan sekolah ini mulai menunjukkan gejala mengkhawatirkan dan terancam ambruk.

Terakhir, tanah septic tank toilet sekolah yang tepat berada di bibir tebing ini sudah mulai keropos alias ambles akibat tergerus air hujan.

Pantauan Tribun Bali di lokasi, kondisi toilet jika dilihat sepintas masih terlihat berdiri kokoh.

Namun secara struktur bangunan, pada pondasi lantainya terlihat retak di bagian bawah karena tanah septic tank di bawahnya sudah ambles.

"Itu kelihatannya saja. Jadi toiletnya ini aslinya menggantung. Tanah septic tank di bawahnya sudah ambles. Amblesnya sedikit-sedikit, sekarang kedalaman amblesnya ada sekitar 1 meter," kata Nyoman Maryana, penjaga sekolah kepada Tribun Bali, Jumat (18/1/2019).

Dia juga menunjukkan keretakan pada bagian sempadan sungai setinggi 20 meter jika dilihat dari jembatan Bendungan Merta Gangga.

Kontur tanah di sekitar bibir tebing juga tampak cekung.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kemungkinan terburuk terjadinya longsor susulan sangat besar, terlebih mengingat curah hujan juga cukup tinggi.

"Kalau tergerus air di musim hujan kayak gini kan bahaya juga. Takutnya kan satu bangunan itu ikut longsor semua. Di satu bangunan itu ada 3 ruang kelas," kata dia.

Seperti diketahui, dikatakan Kepala Sekolah SDN 6 Ubung Kaja, Ni Luh Putu Sri Gunawati mengatakan, kondisi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun sejak terjadinya longsor pada 2014.

Longsor berturut-turut mulai terjadi pada 2014 dan 2016.

Pada 2017, longsor kembali terjadi hingga luasannya mencapai 1.200 meter kubik, bahkan sudah mulai mendekati tembok panyengker sekolah.

"Terakhir, kondisi tanah di bawah toilet ini sudah mulai ambles lagi. Tentu kita semua jadi makin khawatir jika ada terjadi longsor susulan lebih parah. Apalagi sekarang musim hujan sudah tiba," ungkapnya.

Sejak saat itu, pihaknya kini mulai meniadakan aktivitas pembelajaran di bangunan tersebut untuk keamanan siswa.

Kini, aktivitas belajar mengajar difokuskan di bangunan tersisa dengan menerapkan jadwal kelas bergantian pagi dan sore hari.

Pihak sekolah juga menutup akses jalan ke bangunan rawan ini.

Termasuk memagar besi tanah sekitar bibir tebing sebagai batas antisipasi ruang bermain anak-anak.

Sembari tetap melanjutkan aktivitas, ia bersama tokoh masyarakat setempat terus berjuang menagih realisasi janji pemerintah untuk memperbaiki tebing bangunan sekolahnya.

Kendati demikian, belum ada tindakan konkret pemerintah hingga saat ini.

"Orangtua murid pun mulai khawatir dan waswas memikirkan anaknya di sekolah. Kami harap pemerintah segera memperhatikan hal ini," harapnya.

Hal ini juga diakui tokoh masyarakat setempat yang juga mantan Perbekel Desa Ubung Kaja, Wayan Mirta, bahwa pihaknya bersama komite sekolah terus pro aktif melapor ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali agar segera mempercepat relokasi ruang sekolah dan memperbaiki tebing berulang kali.

Bahkan, kata dia, pihak Dinas PU Bali juga telah merespons dan merancang pengerjaan Detail Engineering Design (DED) dengan nilai anggaran mencapai Rp 4,2 miliar dan dijanjikan terealisasi pada 2018.

Sejumlah OPD dan Balai terkait juga diakui telah melakukan peninjauan lokasi.

"Namun kenyataannya, hingga sekarang tidak ada kejelasan apa-apa, tidak ada penanganan apa-apa. Kita semua di sini merasa waswas jika terjadi hal-hal tak diinginkan," ungkapnya.

"Seharusnya pemerintah harus tahu mana yang sifatnya urgen dan prioritas. Harapan kami agar pemerintah segera melakukan antisipasi cepat, agar tidak terjadi hal-hal tak diinginkan. Masak harus nunggu korban dulu, baru kita panik," tegasnya.

Sudah Berkoordinasi

KEPALA Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikpora Kota Denpasar, I Made Merta mengatakan, pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi untuk menuntaskan hal ini.

Kendati demikian, pihaknya hanya bisa sebatas menjembatani dan mendorong Dinas PU Provinsi agar segera melakukan tindakan.

"Kami hanya bertanggungjawab di proses pembelajaran saja. Kami bantu memaparkan kepada pihak Dinas PU Provinsi Bali agar segera menuntaskan hal ini. Jangan sampai anak-anak jadi korban," ujarnya. (*)