Surat Keterangan Miskin Tak Berlaku dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah merilis Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Permendikbud ini merupakan penyempurnaan dari Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang pelaksanaan PPDB yang digunakan pedoman dalam PPDB tahun 2018.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Wayan Gunawan ada beberapa perbedaan antara Permendikbud sebelumnya dengan yang baru.

"Permendikbud sebelumnya masih diatur boleh pakai Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi keluarga tidak mampu. Untuk sekarang tidak berlaku lagi, sebagai lampiran dalam mencari sekolah" kata Gunawan ketika dihubungi Tribun Bali, Minggu (20/1/2019) siang.

Tidak berlakunya SKTM ini karena pada tahun sebelumnya SKTM ini sangat mudah dipalsukan.

"Cuma di Denpasar dari sebelum-sebelumnya memang tidak pakai SKTM. Apa sebab, karena di Denpasar sudah punya basis data untuk siswa miskin berdasarkan data rumah tangga miskin dari Kementerian Sosial," kata Gunawan.

Sehingga untuk di Denpasar sendiri hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan.

Selain itu menurut Gunawan, dalam Permendikbud baru tidak lagi mengatur adanya sanksi hukum terhadap pelaksanaan PPDB di daerah.

Karena pada Permendikbud sebelumnya hal itu masih diatur.

"Artinya kepala daerah yang melanggar pelaksanaan PPDB, misalnya terkait zonasi akan diberikan sanksi berupa teguran, itu dulu. Sekarang sudah tidak ada," katanya.

Selain itu, untuk Permendikbud terbaru juga tidak mengatur tentang siswa di wilayah perbatasan antar kabupaten kota.

Sebelumnya hal itu masih diatur dan ada kemungkinan siswa di perbatasan dari suatu kabupaten bersekolah ke kabupaten lain.

"Namun yang sekarang ada bahasa di luar zonasi. Nah untuk penerapannya itu belum, kami belum menyusun petunjuk teknis. Kalau sudah nanti kami akan jelaskan bagaimana penjabaran di luar zonasi tersebut," paparnya.

Gunawan mengatakan, saat ini masih dalam proses bentuk tim untuk PPDB.

Setelah terbentuk, direncanakan bulan Februari 2019 petunjuk teknis telah selesai.

Setelah itu akan dilakukan sosialisasi ke sekolah maupun ke masyarakat sampai ke tingkat desa.

Selain itu, dalam Permendikbud yang baru ini, sekolah juga dituntut lebih aktif mendata siswa.

Baca: Tiga Fraksi di DPRD Kota Denpasar Soroti PPDB 2018

Baca: Lomba Sekolah Bersih Sebagai Langkah Sosialisasi Pengurangan dan Pemanfaatan Plastik

Baca: Hari Terakhir Pendaftaran SMP Luar Zonasi di Posko PPDB Membeludak

Berbeda dengan sebelumnya, dimana siswa yang lebih aktif untuk mencari sekolah.

"Untuk hal ini kita sudah pakai Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Nanti tinggal atur masalah zonasinya saja, sekolah mana dan wilayah di mana," imbuhnya.

Prinsipnya, mendekatkan jarak rumah dengan sekolah.

Walaupun begitu, di Denpasar sendiri tak bisa terlalu mendekatkan rumah dengan sekolah.

Hal ini karena sebaran sekolah pada jenjang SD maupun SMP tidak merata.

"Penyebarannya ini akan kita atur sedemikian rupa. Walaupun bahasanya terdekat, kami juga pikirkan daya tampung yang ada di SMP maupun SD yang ada," imbuhnya.

Sementara itu kuota zonasi pada PPDB 2019 ini minimal 90 persen.

Dari 90 persen ini sudah termasuk peserta didik kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Sisanya, kuota jalur prestasi maksimal 5 persen dan perpindahan orang tua maksimal 5 persen.

Untuk PPDB 2019, domisili didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya.

Apabila ada siswa yang pindah domisili karena mengikuti orang tua yang pindah dinas, KK bisa diganti dengan surat domisili.

Untuk jalur prestasi ditentukan oleh nilai USBN/UN, dan atau hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar akan dimulai bulan Mei 2019 dengan tahapan mulai dari pengumuman zona, sosialisasi termasuk pendaftaran sampai penerimaan siswa.

"Untuk zonasinya agak mirip dengan tahun lalu," tambah Gunawan. (*)